JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
HALTENG, JNewstv.com – Sengketa tapal batas antara Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat Daya kembali memanas. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, mengklaim kepemilikan tiga pulau yang selama ini menjadi wilayah aktivitas masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Ketiga pulau tersebut yakni Pulau Sain, Pulau Piyai, dan Pulau Piyas.
Tokoh masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, Muhammad Yasin, angkat bicara terkait klaim tersebut. Ia menilai sikap Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, serta DPRD Halteng terkesan lamban dan lemah dalam menyelesaikan masalah ini.
“Jika DPRD Halmahera Tengah, Pemda Halmahera Tengah, dan Pemprov Malut tidak segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan sengketa tapal batas ini, maka masyarakat akan selalu jadi korban,” ungkap Muhammad Yasin kepada JNewstv, Sabtu (12/7/2025).
Menurutnya, ketiga pulau tersebut sejak dulu menjadi tempat bergantungnya kehidupan masyarakat Pulau Gebe, baik untuk bertani maupun melaut. Namun, panasnya sengketa yang terus terjadi membuat masyarakat kini merasa was-was dan tidak nyaman.
“Kami mendesak Pemprov Maluku Utara, Pemda Halteng, dan DPRD Halteng segera menyelesaikan masalah tapal batas ini, karena kami yang setiap hari beraktivitas di tiga pulau tersebut sering diganggu oleh warga Raja Ampat,” tegas Muhammad.
Muhammad yang juga dikenal sebagai pelaku usaha pembeli ikan menjelaskan, nelayan dan petani kopra dari Pulau Gebe kerap berhadapan dengan nelayan dari Desa Salyo dan Desa Salpele, Kecamatan Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat. Mereka bahkan memiliki surat izin penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.
“Kami juga sering mendapatkan ancaman dan intimidasi dari warga Desa Salyo dan Desa Salpele, yang wilayahnya memang berdekatan langsung dengan Pulau Sain, Pulau Piyai, dan Pulau Piyas,” tambahnya.
Muhammad Yasin mengaku kecewa dengan ketidakjelasan sikap pemerintah daerah dan provinsi terkait penyelesaian sengketa perbatasan ini.
“Kami masyarakat merasa kesal karena sampai sekarang belum ada kejelasan dari Pemprov Maluku Utara, Pemda Halteng, dan DPRD Halteng soal tapal batas dengan Pemda Raja Ampat, Papua Barat Daya,” tutupnya.
Ilham Husen
