JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNestv.com | Jakarta — Dalam upaya mengawal program transisi energi dijalankan oleh PT PLN Persero, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyoroti bahwa “Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) rentan terhadap praktik korupsi dan perlu dijauhi agar program transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) berjalan lancar”. Pada hari Selasa 19 Maret 2024.
Saat ini pemerintah telah menggencarkan program transisi Energi Baru Terbarukan (EBT). Program ini ditujukan sebagai upaya pengurangan emisi karbon hingga 32% pada tahun 2030. Biaya pengadaan yang tidak sedikit membuat akselerasi transisi energi ini, menurut Tanak, tidak dimungkiri rentan terjadi korupsi.
“Akar masalah korupsi PBJ ini cukup kompleks, mulai lemahnya regulasi dimana sistem yang multitafsir berpengaruh pada perencanaan anggaran PBJ, serta pelaksanaan hingga pengawasan yang tidak proaktif. Karena itu, sangat diperlukan kesadaran menjauhi praktik tersebut,” ujar Tanak
Direktur Utama PT. PLN Persero, Darmawan Prasodjo, menyambut baik arahan Wakil Ketua KPK Johanes Tanak, dan berharap kerja sama ini akan membantu meningkatkan transparansi, kompetitivitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa PLN. (Red/Tim)
