JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv | com, Malut Organisasi Sosial Laskar Merah Putih (LMP) merupakan sebuah organisasi yang mengontrol kebijakan pembangunan Provinsi Maluku Utara.Hal ini di katakan Ketua Dewan Pembina Laskar Merah Putih (LMP) Malut, Samsul Rizal kepada media.(30/04/21)
Samsul Rizal mengatakan bahwa Provinsi Maluku Utara pernah mengalami konflik sosial oleh karena itu salah satu agenda LMP adalah merajut kembali perdamaian yang pernah tergoyah. ” Walaupun saat ini orang luar menganggap bahwa sesungguhnya kita sudah aman, tetapi perasaan manusia tidak dapat di duga karena masa lalu yang kelam,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa untuk itu LMP hadir di Malut dalam rangka sebagai instrumen menjahit perdamaian sejati sehingga ini berdampak pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ” Ada hal yang paling menarik yaitu ada satu narasi yang kita bangun sebagai keseriusan Pemerintah Daerah, dan ini salah satu bentuk kritik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara,” cetus Samsul.
Terang Samsul, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, yang terkesan gagal dalam mengawal politik sosial atau keseimbangan sosial di Malut. ” Salah satu contoh adalah beredarnya perusahaan tambang Nickel maupun emas yang berada di Wilayah Provinsi Maluku Utara, banyak sekali yang menzolimi masyarakat Malut,” paparnya
Maka dari itu, kata Samsul dengan kehadiran LMP ini juga adalah salah satu sasaran bidikan untuk melihat fenomena yang terjadi di Malut dalam rangka untuk menyikapi persoalan persoalan yang terjadi di Malut. ” Pada prinsipnya LMP tidak menentang investasi bahkan perlu kita jaga bersama Investasi ini, akan tetapi keberpihakan dan rasa keadilan bagi investor untuk rakyat Maluku Utara itu yang belum dirasakan,” akunya.
Ketua Dewan Pembina LMP, ini menambahkan bahwa pemerintah harusnya menghargai hak hak ulayat dan hak hak rakyat, karena kami ini setianya bukan pada siapa pemimpin di daerah akan tetapi kami setia pada konstitusi UUD 1945. ” Pasal 33 ayat 3 yang artinya bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,jadi semua itu untuk kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraan para faunder atau para cukong atau para asing,” tegasnya.
Lanjutnya, LMP akan konsolidasi penuh untuk kesejahteraan rakyat Maluku Utara, bahwa sesungguhnya kami tidak melakukan konflik dan kekacauan akan tetapi kami fokus pada kontrol terutama kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. ”
Ada satu hal penting yang di dorong oleh LMP terhadap pemerintah daerah adalah untuk revitalisasi tata ruang pertambangan di Malut, dan zona pasifik, maka di harapkan kepada Gubernur Malut, para SKPD, dan DPRD Malut untuk lebih fokus pada batas -batas wilayah pasifik Maluku Utara. Karena kita tahu bahwa Maluku Utara bagian dari zona inklusif karena kita berada pada wilayah pasifik,” katanya
Dalam geopolitik dan geostrategis Maluku Utara juga bisa jadi friksi ancaman jika situasi global semakin memanas artinya bahwa konflik Amerika dan China yang akan bermuara pada pasifik bisa terjadi. Maka dari itulah kita harus melakukan berbagai macam antisipasi-antisipasi, sebab tidak menutup kemungkinan tenaga asing yang di datangkan dari China itu kebanyakan masyarakat yang dididik wajib militer. ” Sekarang ini belum tetapi kedepan kita harus berhati-hati dalam ancaman sosial, budaya dan ideologi sehingga kita harus fahami betul karena Maluku Utara ini seperti bom waktu tinggal waktunya saja. Maka dengan kehadiran LMP ini kita bangkitkan semangat jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan, jiwa Moloku kieraha, jiwa Marimoi Ngone Foturu, jiwa Tabso, jiwa Fagogoru dan lain -lain ,” tutup Samsul. ( Kemal Swedya)
