JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
Ternate | JNewstv.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Babari Corruption Watch (LSM-BCW) menyoroti serius penanganan kasus korupsi di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Kritik dan tuntutan ini disampaikan langsung oleh Mahdi Pangadi, S.H., selaku Dewan Pendiri, yang menekankan pentingnya percepatan proses hukum serta transparansi penanganan perkara.
Menurut Mahdi, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024–2025 menunjukkan Maluku Utara berada pada posisi terendah dengan skor 57,4 poin, jauh di bawah rata-rata nasional 71,53 poin. “Angka ini menandakan tingkat kerentanan korupsi yang sangat tinggi di Maluku Utara,” ujarnya.
Beberapa kasus yang menjadi sorotan publik di antaranya dugaan korupsi dana hibah KONI, retribusi pasar, kasus di Dhuafa Center, hingga dugaan pemotongan TPP di RSUD Chasan Boesoirie. Mahdi menegaskan, lambannya penanganan kasus-kasus tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
“Kesan hukum yang lambat dan tidak transparan dapat menimbulkan persepsi bahwa aparat tidak serius memberantas korupsi. Jika dibiarkan, ini akan melemahkan efek jera dan memperkuat stigma hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas,” tegas Mahdi.
Rekomendasi LSM-BCW
LSM Babari Corruption Watch memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum di Maluku Utara:
1. Percepatan Proses Hukum – Penyidikan dan penuntutan harus dilakukan cepat, profesional, dan transparan, dengan informasi yang terbuka bagi publik.
2. Sinergi Aparat Penegak Hukum – Kepolisian, kejaksaan, dan KPK perlu meningkatkan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan LSM – Peran aktif masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya proses hukum sangat penting.
4. Sanksi Tegas bagi Pelaku – Penjatuhan hukuman harus proporsional untuk memberikan efek jera.
5. Integritas Aparat – Aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi profesionalitas dan bebas dari intervensi politik.
Mahdi menekankan bahwa hukum harus dijalankan sebagai instrumen keadilan, bukan alat kepentingan kelompok tertentu. LSM-BCW pun berkomitmen menjadi pengawas aktif sekaligus suara kritis dalam mengawal penegakan hukum di Maluku Utara.
“Harapan masyarakat jelas: hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, transparan, cepat, dan adil. Dengan begitu, kepercayaan publik dapat kembali dibangun, serta masa depan Maluku Utara yang bersih dan berintegritas bisa terwujud,” pungkas Mahdi. (ilon)
