JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv .Com | JAKARTA
Pekan pertama menjabat Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menjanjikan mampu menurunkan harga minyak goreng curah sekaligus membantah praktek mafia dalam jaringan turunan minyak sawit mentah (CPO). Reaksi pun bermunculan, mulai petani, masyarakat konsumen, hingga kalangan politikus.
“Saya kira tidak mafia. Ini kan ada kenaikan harga booming. Teman-teman (yang) punya CPO langsung jual cepat. Nah, ada keterlambatan kita antisipasi, kemudian dia mau dilonggarkan. Lalu kurang CPO-nya. terlambat gitu,” jelas Mendag Zulkifli Hasan, yang mengklaim kekisruhan itu mampu diatasi dalam tempo satu bulan melalui pemerataan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia.
Observasi ke pasar-pasar pun dilakukannya. Kemarin (Sabtu, 25/6) Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), yang menggeser Muhamad Luthfi, itu mendatangi Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dia mengecek harga tingkat pengecer, juga memeriksa stock point minyak goreng curah. Stock point Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) yang di ID Food bekerja sama dengan PD Pasar Jaya.menyediakan minyak dalam penampungan (toren) untuk pedagang dan masyarakat.
“Di Jawa Barat dan di Jakarta saya sudah datang ke pasar, di mana-mana minyak goreng belum dua minggu harganya Rp14.000 per liter dan ada barangnya. Kalau yang per kilo harganya Rp15.500,” ujar Zulkifli.
Sementara Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat pergerakan harga per kilogram minyak goreng, migor curah, migor Kemasan I & II pada Juni 2022 per tanggal 17, 20, 21, 22, 23 dan 24. Masing-masing per tanggal 17 seharga Rp 22.600, Rp 18.100, Rp 26.250, Rp 25.150.
Per tanggal 20 seharga Rp 23.550, Rp 18.050, Rp 26.600, Rp 25.050. Esoknya Rp 23.450, Rp 18.050, Rp 26.150, Rp 25.050. Per 22 senilai Rp 23.350, Rp 17.850, Rp 26.150, Rp 25.000. Esoknya Rp 23.300, Rp 17.850, Rp 26.159, Rp 24.950. Per tanggal 24/6 seharga Rp 23.300, Rp 17.850, Rp 26.150, dan Rp 24.550.
Data PIHPS Nasional menunjukkan tren penurunan harga migor curah walaupun masih di atas eceran tertinggi (HET) sehingga Mendag Zulhas mengungkapkan optimismenya mampu memberesi kisruh migor dalam tempo satu bulan, seperti dikutip tribunnews (Selasa, 21/6). Kendati diakuinya urusan migor tetap di bawah kendali Menko Maritim & Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Kasus hukum
Pertengahan bulan lalu Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan aparat hukum untuk memproses dugaan penyelewengan distribusi dan produksi minyak goreng. “Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/5) lalu.
Praktek mafia migor pun diungkap Kejaksaan Agung pimpinan Burhanuddin ST. Pejabat Eselon I setingkat Direktur Jenderal (IWW) Kementerian Perdagangan bersama sejumlah pelaku usaha dijadikan tersangka. Namun gejolak harga minyak goreng terus berlanjut hingga sekarang.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyangsikan kemampuan sosok Zulhas menangani kisruh Migor, yang sangat kental aroma politis dibanding menyelesaikan soal harga Migor (ekonomi).dalam reshuffle kabinet.
“Jadi kita mungkin akan melihat konflik kepentingan yang lebih besar,” ujar Huda seraya menjelaskan. Zulhas, katanya, pernah bermasalah sewaktu Menteri Kehutanan soal alih fungsi hutan 2014, termasuk banyak produsen CPO membuka lahan hutan.
Alhasil Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menilai Mendag Zulhas seperti menutup-nutupi persoalan besar mafia migor yang merugikan masayarakat banyak. “Pernyataan kontraproduktif, seharusnya Mendag perlu mendukung Kejaksaan Agung untuk membersihkan bisnis kotor mafia di industri sawit maupun migor,” ungkapnya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (21/6).
Diungkap Darto, sewaktu Presiden melarang sementara ekspor Crude Palm Oil/CPO dan bahan baku migor untuk merespon ketidakpatuhan para konglomerat indusri sawit untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri dan ingin mengambil keuntungan yang lebih besar melalui ekspor CPO keluar negeri di saat harga pasar internasional tinggi. “Di sini letak persoalannya, dan sudah seharusnya Mendag perlu mengawasi dan membuat kebijakan dan regulasi yang mengawasi ini,” ucapnya.
Ditengarainya, industri sawit kental dengan monopoli oleh beberapa konglomerat sawit besar selaku trader yang menentukan harga dan distribusi CPO di Indonesia. Hal itu bisa dilihat pasca penangkapan mafia migor, dimana kebijakan pelarangan sementara ekspor belum diputuskan tetapi harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani terjadi gejolak yang cukup signifikan.
“Ini bisa dikatakan bahwa mafia dan permainan harga sawit itu memang betul-betul terjadi. Terlalu jauh dan menyederhanakan persoalan jika kita hanya mengambil faktor kenaikan harga CPO internasional sebagai dalang di balik kenaikan dan kelangkaan migor maupun anjloknya harga TBS di tingkat petani,” tandas Darto.
Protes
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dikomandoi Tulus Abadi diam-diam bersetuju dihapusnya minyak goreng curah asalkan migor kemasan sederhana tetap terjangkau rakyat melalui kebijakan harga eceran tertinggi kisaran per liter Rp 14.000 – Rp 15.500.
Hal senada pernah diungkap produsen minyak Goreng, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNl). Kata Direktur Eksekutif Gimni, Sahat Sinaga, migor curah bermasalah mulai potensi tumpah 5-7% selama di perjalanan menuju konsumen; rentan dicurangi dengan mengolah kembali minyak jelantah (bekas goreng); dan tidak efisien.
“Hanya saja Migor curah menjadi kemasan murah sederhana itu justru membuka peluang oligopoli,” ujar Sahat Sinaga kepada media, Minggu (12/6). Serupa ancaman Menko LBP kepada pelaku usaha nakal yang bermain-main dalam kelangkaan & harga mahal. “Kami bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan (BPKP) untuk memantau harga migor.” (Nanda/Red)
