JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.Com | JAKARTA
Reshuffle Kabinet Indonesia Maju-nya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengganti Menteri Perdagangan, dari M. Lutfi kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, ditengarai berbau politis ketimbang perbaikan ekonomi. Menyusul kisruh minyak goreng berharga selangit ditengarai akibat ulah mafia pangan.
“Yups, pergantian itu cenderung bersifat politis ketimbang perbaikan ekonomi rakyat,” ujar Rinaldi Rais, pengamat kebijakan publik itu, Minggu (26/6). “Diistilahkan politisasi ekonomi di tengah gejolak harga Sembako (sembilan bahan pokok) yang mencekik rakyat.”
Indikasi yang dilihat pengamat Rinaldi yaitu Zulkifli Hasan atau Zulhas itu Ketum PAN demi menambah ikatan kuat Koalisi Indonesia Maju-nya Presiden Jokowi-Maruf Amin periode 2019-2024; menyongsong target perkuatan melanggengkan kekuasaan secara politis era 2024.
Menyusul Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian; Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan; dan Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Soeharso Monoarfa, Menteri PPN/Bappenas.
Indikasi lain masuknya mantan Panglima TNI, Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional, menggantikan Sofjan Djalil yang juga karibnya sesepuh Partai Golkar, Jusuf Kalla. Menyusul perkuatan wacana tiga periode pemerintahan Jokowi. Konon lagi, Ketua DPR RI didapuk Puan Maharani, putri mahkota Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Kami melihat perkuatan itu sebagai counter attack menggelombangnya dukungan masyarakat kepada Anies Baswedan, yang menilai berhasil membangun kembali kebesaran Provinsi DKI Jakarta di tengah intimidasi buzzer dan anjloknya ekonomi nasional di tengah kebijakan pandemi Covid19,” ulas Rinaldi Rais.
Kebijakan politis Pengamat Rinaldi mengakui tidak menampik keberadaan Mendag Zulhas juga ikut membangun kebijakan politik. Ketum PAN itu, katanya, diharapkan mampu membuat kebijakan yang kontroversi, baik berdampak kepada rakyat maupun berdampak kepada pelaku usaha.
“Jejak digital mencatat bahwa Zulhas menyatakan Tidak Ada Mafia minyak goreng melainkan hanya pelaku usaha yang memanfaatkan kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO, bahan baku minyak goreng) dunia,” ujarnya.
Padahal, katanya, Kejaksaan Agung pimpinan ST Burhanuddin jelas-jelas menangkapi “mafia minyak goreng” itu. Mulai pejabat Eselon I (Dirjen Perdagangan Luar Negeri) Kemendag, pelaku usaha, hingga Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan mengancam pelaku usaha nakal bermain-main dalam gonjang-ganjing harga minyak goreng.
Pertanyaannya, mampukah Mendag Zulhas “mengamankan” kebijakannya di tengah dominasi kekuatan pelaku usaha itu? Zulkifli Hasan juga mantan Menteri Kehutanan era Presiden RI Ke-6, Soesilo Bambang Yudhoyono, yang berhubungan dengan pelaku usaha bidang lahan hutan? Mari kita tunggu aksi Ketum PAN itu. (Nanda/Red)
