JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | JAKARTA
Masa berlaku jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama enam sejawat provinsinya serta 76 kabupaten & 22 kota di Indonesia pada 2022, membuat bimbang pengamat politik Universitas Paramadina, Septa Dinata terkait jadwal Pemilu 2024. Namun kebimbangan tersebut mulai menemukan benang merahnya.
Pasalnya bagi pengamat Septa, belum ditetapkannya jadwal pemilu 2024 dikhawatirkan memicu ketidakpastian politik dikarenakan hingga akhir tahun lalu gagal menyepakati agenda rapat pemerintah, DPR dan KPU. “Menurut UU No. 7 tahun 2017 persiapan pemilu harus 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jika pemilu diadakan pada februari atau maret 2024, maka tahapannya sudah harus dimulai sekitar juni atau juli tahun ini,” ujar pengamat
Paramadina Public Policy Institute (PPPI) itu dalam artikel media sosial dilihat Rabu (5/1).
Padahal, katanya, masa jabatan komisioner KPU periode 2017-2022 itu pada Februari 2022. Sementara masa reses DPR RI sampai 10 Januari & paling cepat bersidang dua pekan ke depan. Pertanyaannya adakah benang merah dengan wacana presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden mengindari abuse of power?
Hal senada diungkap anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Katanya, kompleksitas penentuan jadwal Pemilu 2024 dengan Pasal 167 ayat (2) UU 7/2017 ini tidak lepas adanya Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024, sesuai amanat Pasal 201 ayat (8) UU nomor 10 Tahun 2016, yang ditetapkan dengan keputusan KPU
“Menentukan jadwal pemilu serentak, pemilu anggota legislatif (pileg), dan pemilu presiden (Pilpres) juga harus menghitung irisan waktu dengan penyelenggaraan pilkada. Masalahnya, hari-H pemungutan suara pemilu yang terlalu dekat dengan pilkada tentu lebih berisiko terhadap beratnya beban penyelenggaraan dan potensi konflik yang bisa terjadi,” ujarnya dikutip Antara.
Sepanjang 2022 ini Gubernur Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya Oktober menyusul enam gubernur lain seperti Aceh, Banten, Sulawesi Barat hingga Papua Barat diikuti 22 kota dan 76 kabupaten lain provinsi se-Indonesia.
Wacana 3 Periode
Pengamat Septa Dinata mengungkapkan pesimismenya terkait konsekuensi waktu & integritas anggota KPU yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Jika dilihat kondisi saat ini, kemungkinan besar Pemerintah dan DPR akan menyepakati jadwal pemilu bersama komisioner yang baru,” urainya. “Jangan sampai kejadian 2019 terulang. Tanggal pemilu belum ada sementara persiapan sudah melewati 20 bulan. Ini bisa menjadi tekanan buat penyelenggara dan menyebabkan gunjang-ganjing yang tidak perlu.”
Analisis itu menemukan benang merah seperti pernah dinyatakan Menko Polhukam, Mahfud MD. Katanya, Presiden Jokowi sudah terang-terangan menolak wacana jabatan presiden tiga periode & berkeinginan Pemilu serentak 2024 kendati diisyaratkan oleh keputusan KPU baru. “Dari sini sudah jelas jawabannya kalau Presiden pada 2024 minta Pemilu,” ujar Mahfud kepada Senat & Dewan Profesor Undip serta Forkopimda Jawa Tengah saat silaturahim virtual, Kamis, (21/10).
Isu jabatan presiden 3 periode itu, bagi pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, seperti dilansir GenPI.co, Minggu (5/12), menyebutnya terkesan kontraproduktif dan tidak menguntungkan. “Sebab Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah terang-terangan menolak wacana jabatan presiden sebanyak tiga kali,” ujarnya. (Nanda /Red)
