JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
HALTENG, JNewstv.com — Bupati Halmahera Tengah didampingi Wakil Bupati memimpin rapat evaluasi dan penguatan pelayanan kesehatan bersama seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Halmahera Tengah, Rabu (31/12/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati tersebut turut dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, serta para kepala bidang di lingkungan Dinas Kesehatan.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran kesehatan yang telah mengantarkan Kabupaten Halmahera Tengah meraih berbagai penghargaan di bidang kesehatan. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen, integritas, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati menekankan pentingnya evaluasi dan asesmen ASN sebagai dasar penempatan pegawai sesuai kompetensi serta ketentuan teknis yang berlaku. Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan membutuhkan dedikasi tinggi dan karakter melayani yang kuat, terutama dalam menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan perubahan nyata melalui kerja langsung di lapangan. Ia berharap seluruh ASN dapat bekerja dengan semangat kebersamaan, tanpa diskriminasi, serta terus meningkatkan kapasitas diri demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
Dalam rapat tersebut, Bupati bersama Wakil Bupati dan Kepala Badan Keuangan Daerah mendengarkan secara langsung berbagai permasalahan yang dihadapi puskesmas, mulai dari kebutuhan tenaga medis, kondisi infrastruktur, hingga rencana pengembangan layanan. Salah satu agenda strategis yang dibahas adalah rencana pengembangan Puskesmas Damuli menjadi puskesmas dengan fasilitas rawat inap.
Bupati menegaskan kepercayaannya kepada para Kepala Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah. Kepercayaan tersebut, kata dia, telah dibuktikan melalui capaian kinerja dan sejumlah penghargaan yang berhasil diraih. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan birokrasi berdampak langsung pada masyarakat, sehingga setiap kendala pelayanan harus direspons secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
“Tujuan utama kita adalah menyejahterakan rakyat. Pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan, meskipun tanpa biaya bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Sementara itu, Wakil Bupati menyampaikan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi puskesmas di setiap kecamatan akan ditindaklanjuti secara bertahap melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Dalam forum tersebut, setiap Kepala Puskesmas diberikan kesempatan untuk memaparkan kondisi riil serta tantangan pelayanan di wilayah kerja masing-masing.
Hasil pembahasan rapat juga menyoroti pengelolaan tenaga kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu), khususnya terkait tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan izin praktik. Kondisi ini dinilai berisiko secara hukum dan keselamatan kerja, sehingga pemerintah daerah mendorong peningkatan legalitas dan kompetensi tenaga kesehatan melalui jalur pendidikan dan sertifikasi yang sesuai ketentuan.
Rapat turut menyepakati kebutuhan minimal dua tenaga kesehatan di setiap pustu. Namun demikian, keterbatasan ketersediaan tenaga yang kompeten dan bersertifikat masih menjadi tantangan. Pendanaan tenaga kesehatan, termasuk PTT dan tenaga sukarelawan, direncanakan melalui mekanisme outsourcing, seiring keterbatasan APBD yang belum memungkinkan pembiayaan langsung PTT pada tahun anggaran 2026.
Validasi data keaktifan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian serius guna memastikan pembayaran dan alokasi anggaran tepat sasaran. Selain itu, rapat menyoroti kendala data kependudukan yang berdampak pada pendataan penerima layanan kesehatan, seperti bayi, ibu hamil, dan lansia, terutama terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan keakuratan data dalam sistem aplikasi kesehatan.
Sebagai langkah inovatif, pemerintah daerah merencanakan penerapan kebijakan rapor kesehatan sebagai salah satu syarat penyaluran insentif. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data serta memastikan bantuan dan insentif diberikan secara tepat sasaran. Dalam pembahasan penanganan gizi dan stunting, dilaporkan bahwa angka stunting berhasil ditekan, meskipun masih terdapat kasus gizi kurang yang menjadi fokus penanganan lanjutan.
Terkait dukungan anggaran, Bupati menegaskan agar kebutuhan pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam penganggaran daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa pembiayaan pelayanan dan tenaga kesehatan akan diproses sesuai ketentuan, melalui tahapan verifikasi lapangan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola data, meningkatkan kualitas serta legalitas tenaga kesehatan, dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, kepala desa, serta tenaga lapangan, guna memastikan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Ilham Husen
