JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Labuha – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan mengadakan rapat koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi MCP KPK tahun 2024 pada Senin (14-15/10/2024) di Aula Kantor Bupati.
Rapat ini dihadiri oleh Pjs Bupati Halmahera Selatan, Kadri La Etje, S.Ip, M.Si, Sekretaris Daerah, Ketua Satgas Direktorat 5 Abdul Haris, Asisten, Staf Ahli, dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan.
Dalam sambutannya, Abdul Haris selaku Ketua Satgas Direktorat 5 wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua Selatan, menyampaikan bahwa kehadiran tim Satgas di Kabupaten Halmahera Selatan adalah untuk menindaklanjuti perkembangan MCP tahun 2024.
Tahun sebelumnya, Kabupaten Halmahera Selatan meraih predikat terbaik MCP tahun 2023 dengan nilai 71%, tertinggi di wilayah Maluku Utara.
Haris juga menekankan bahwa kehadiran tim Satgas bukan hanya untuk penilaian MCP, tetapi juga SPI (Survei Penilaian Integritas) yang dilakukan oleh KPK.
Ia berharap Kabupaten Halmahera Selatan dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai MCP di masa mendatang.
Selain itu, ia berpesan agar bekerja dengan ikhlas karena Allah, bukan karena paksaan.
Pjs Bupati Kadri La Etje menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah dilakukan melalui program pencegahan korupsi terintegrasi MCP, yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring dalam upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.
Program ini telah diimplementasikan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam beberapa tahun terakhir dan terbukti membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan, sehingga mengurangi risiko dan mencegah tindak pidana korupsi.
Kadri La Etje juga menyampaikan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan selama tahun 2022 dan 2023 berada pada peringkat tertinggi se-Provinsi Maluku Utara dalam penilaian MCP KPK.
Namun, masih banyak yang harus diperbaiki, terutama dalam pemenuhan area intervensi yang telah ditetapkan.
Dengan optimalnya pemenuhan area intervensi, diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.
Ia juga berharap dengan adanya rapat koordinasi ini, KPK dapat terus memberikan arahan, mentoring, dan bimbingan dalam upaya pencegahan korupsi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depannya.
Selain itu, rapat ini diharapkan dapat mengingatkan semua pihak tentang pentingnya mematuhi regulasi dan ketentuan dalam bekerja untuk mewujudkan Indonesia emas.
Kadri La Etje berpesan kepada seluruh pimpinan OPD agar menyimak dengan baik paparan yang disampaikan oleh KPK dan timnya, serta menerapkannya di OPD masing-masing.
Ia menekankan pentingnya sinergi, komitmen, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, terutama dalam area perencanaan, penganggaran, manajemen publik, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Fokus pembenahan juga akan diarahkan pada aset barang milik daerah.
