JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
Opini |Bayang-bayang Pelantikan Kades Bermasalah
Ketika Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba terpojok oleh gelombang protes dan tuntutan hukum akibat pelantikan empat kepala desa yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, sorotan justru mengarah pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dengan lima kursi dan memegang kendali kursi Ketua DPRD serta Ketua Komisi I, PKS sejatinya adalah penentu nasib politik sang bupati.
Namun, di tengah badai ini, PKS justru memilih diam membisu.
Keheningan ini bukan sekadar ketidaksiapan, melainkan sebuah ironi.
Bupati Bassam Kasuba sendiri adalah Ketua DPD PKS Halmahera Selatan. Normalnya, partai akan menjadi benteng pertama untuk melindungi kadernya yang sedang bermasalah.
Namun, baik Ketua DPRD Salma Samad maupun Ketua Komisi I Nawir Kasuba, keduanya dari PKS memilih bungkam.
Dinamika di dalam DPRD menjadi semakin menarik. Sumber internal DPRD menyebutkan bahwa mayoritas fraksi, di luar PKS, condong untuk membentuk panitia khusus (Pansus).
Pembentukan Pansus ini didorong oleh praktisi hukum dari Perhimpunan Praktisi Hukum Muda Indonesia (PHAI) yang secara resmi meminta audiensi dan rapat lintas komisi.
Sikap PKS yang tidak sigap ini memunculkan pertanyaan: mengapa mereka seolah meninggalkan kadernya yang sedang tertekan?
Ada dugaan kuat bahwa kebungkaman PKS disebabkan oleh perpecahan internal.
Informasi dari dalam DPRD mengindikasikan bahwa para petinggi PKS menyalahkan birokrasi Pemda yang dianggap memberikan nasihat salah kepada bupati, sehingga terjadi pelantikan kontroversial ini.
Ketua DPRD Salma Samad bahkan disebut-sebut kewalahan menghadapi situasi rumit ini, yang melibatkan keputusan bupati dan tuntutan dari luar.
Situasi ini tidak hanya menyoroti konflik kepentingan, tetapi juga mempertanyakan efektivitas PKS sebagai partai penguasa di Halmahera Selatan.
Ketika seorang kader yang menjabat sebagai kepala daerah tersandung kasus, partai semestinya menjadi penjaga integritas.
Namun, yang terjadi di Halmahera Selatan adalah kegagalan kontrol.
Di saat PKS ragu-ragu dan tampak terpecah, inisiatif justru diambil oleh pihak lain.
PHAI telah mengambil langkah hukum yang tegas, sedangkan fraksi-fraksi lain di DPRD bersiap mengambil tindakan politik yang lebih serius, yaitu dengan membentuk Pansus.
Jika Pansus ini berujung pada rekomendasi Hak Angket, maka langkah selanjutnya adalah pemakzulan.
Diamnya PKS, yang seharusnya menjadi garda terdepan, kini menjadi paradoks politik.
Jika bupati benar-benar terancam dilengserkan, maka kegagalan terbesar bukan hanya milik sang bupati, melainkan juga milik partai yang gagal membimbing dan melindunginya. (*)
