JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | JAKARTA
“Kaji ulang Amandemen Konstitusi, dengan cara kembali kepada UUD (1945) Naskah Asli, lalu lakukan perbaikan-perbaikan melalui Adendum. Agar bangsa ini, dan anak cucu kita selamat. Bangsa ini bukan milik segelintir orang, tetapi milik 270 juta rakyat,” ungkap LaNyalla Mattalitti, mengutip amanat Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, dalam siaran persnya, yang diterima media, Minggu (29/5).
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) pun melanjutkan pesan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-9 periode 1988-1993, “Saya minta Anda, karena Kakek Anda itu pejuang lho. Perjuangkan Kaji Ulang Konstitusi kita. Pastikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Pastikan Pancasila yang ditetapkan di Naskah Pembukaan UUD menjadi falsafah dan norma dari semua Pasal yang ada di Konstitusi. Ini wasiat saya!”
Bagi Ketua DPD RI LaNyalla, amanat itu siap diperjuangkan sekaligus memastikan DPD RI tetap konsisten mengawal semua upaya untuk kepentingan kedaulatan rakyat serta berterimakasih dengan semua nasehat, masukan dan amanat tersebut.
“Insya Allah saya konsisten dengan sumpah jabatan saya, demi membela kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok,” urai LaNyalla saat mengunjungi kediaman Try Sutrisno, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5).
Negarawan Gundah
“Saya ini sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal, saya titip wasiat kepada Anda, karena saya tahu Kakek Anda, Pak Mattalitti itu pejuang. Waktu peristiwa perobekan Bendera Belanda di Surabaya, saya masih anak-anak,” kisah Try Sutrisno. “Tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan.”
Kegundahan Wakil Presiden ke-6 periode 11 Maret 1993-1998 itu, seperti diakui LaNyalla, sebab mengikuti ke-4 tahap amandemen konstitusi sepanjang 1999-2002 ditengarai diubah cepat dan dipengaruh kepentingan asing berakibat bangsa ini kehilangan ke-indonesia-annya.
Indikasi itu, katanya, mulai isi pasal-pasal tidak menyambung dengan Pancasila dalam naskah Pembukaan UUD 1945 asli. Puncaknya itu diubahnya sistem paling hakiki dari Pancasila yaitu lembaga keterwakilan rakyat, yang dulu berada di Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR, yang terdiri dari DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri).
“…Jangan heran kalau kemudian lahir banyak sekali Undang-Undang turunan dari Konstitusi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini,” tukas Try ditulis LaNyalla. “Sistem negara sekarang ini menjadi liberalis, individualistis & kapitalis. Semua ditentukan Partai Politik. Padahal Pancasila yang dirumuskan pendiri bangsa ini adalah sistem asli yang sudah sangat cocok untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat.”
Hal senada diungkap R.William Liddle. Pengamat perpolitikan Indonesia asal Amerika Serikat itu mengungkapkan indikasi melanggengkan kekuasaan demi kepentingan oligarki. “Kiranya tidak tersangkal lagi: Presiden Jokowi sedang menggalang kekuatan politik agar sidang MPR diselenggarakan dan konstitusi diamendemen Demi Perpanjangan Masa Jabatannya,” kata Profesor Emeritus Ilmu Politik Ohio State University, Columbus, AS, dalam opininya berjudul Sesepuh Bangsa dimuat Harian Kompas edisi Senin (4/4/2022).
Padahal, Liddle mengingatkan bahaya mengerikan ketidakdemokratisan perpolitikan Indonesia bakal mengulangi Tragedi Kemanusiaan. “Kalau boleh saya usulkan, sebaiknya Indonesia kembali ke kearifan atau hikmah Presiden BJ Habibie (BJH), presiden demokratis pertama dalam era Reformasi.”
Kearifan Habibie
Presiden RI ke-3 Burhanuddin Joesoef Habibie, diakuinya sebagai presiden demokrasi pertama dalam era reformasi karena menyerahkan nasib politik kepada suara rakyat dimana Habibie batal mencalonkan diri sebagai Capres 1999-2004 pasca-MPR menolak laporan pertanggungjawabannya Mei 1998-1999.
“…Tapi, saya tidak ingin era saya berakhir dengan tragedi. (Seperti) Peralihan dari presiden pertama ke presiden kedua terjadi tragedi. Begitu juga dari presiden kedua ke presiden ketiga,” ujar BJ Habibie saat diwawancarai Forum Keadilan, 7 September 1998, berjudul ”Presiden Republik Indonesia BJ Habibie: Saya Tak Ingin Berakhir dengan Tragedi”.
BJ Habibie pun menguraikan dimulainya era Kebangkitan Demokrasi melalui kristalisasi masyarakat madani atau kebijakan Bottom-Up (bukan Top Down) dengan masa kekuasaan presiden dua kali lima tahun sebagai tradisi menandai peralihan kekuasaan yang tidak tragis.
“Kalau masyarakat madani sudah terjadi, akan lahir stabilitas yang mandiri, abadi, dan tidak bergantung pada perorangan,” tandas negarawan BJ Habibie. (Nanda/Red)
