JNewstv com | JAKARTA
Polemik pengusiran maskapai Susi Air dari Hanggar Bandara Kolonel Robert Atty Bessing di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, masih berbuntut. Benarkah murni soal bisnis, atau terindikasi kepentingan lain?
“Tak ada unsur politik,” kilah Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan & Perikanan periode 2014-2019, pemilik Susi Air, baru-baru ini. “Jadi, kami minta semua pihak bersikap bijak & mengutamakan kepentingan masyarakat. Susi Air telah melayani penerbangan perintis di daerah itu sejak 2008.”
Nyaris senada diungkap Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang. Katanya, insiden itu murni bisnis ke bisnis. “Tidak ada kaitannya dengan kepentingan lain. Hanggar Malinau dikelola Dinas Perhubungan, dan bagian penyumbang pendapatan asli daerah.”
Namun dirasakan berbeda oleh Sekretaris Perusahaan Susi Air, Nadine Kaiser. Pesawat diusir dari hanggar, katanya, bukan sekadar bisnis tetapi terkesan show of power. Padahal 10 tahun kerjasamanya dengan Pemkab Malinau. “Susi Air membantu pemerintah, melayani warga dari sektor transportasi udara,” ucap Nadine, anak kedua Susi, seperti dikutip Antara, Kamis (3/2).
Jejak Digital
Polemik dimulai kontroversi lima (5) pesawat Susi Air oleh Satpol PP setempat, berlanjut saling tuding manajemen Susi Air dengan Pemkab Malinau, berproses hukum, hingga kemunculan penyewa baru. “Ini soal etika bisnis,” sentil pengamat penerbangan, Arista Atmajati.
Catatan digital tersimpulkan bahwa fakta menyebut kontrak Susi Air-Pemkab Malinau berakhir 31 Desember 2021, dan Nadine Kaiser menyebut telah mengajukan perpanjangan tapi berjawab Kadishub Malinau, M Kadir, mengaku menolak secara lisan disusul surat.

Tetiba, muncul penyewa baru PT Smart Cakrawala Aviation. “Kami baru mendapat ijin menempati Hanggar Malinau, 1 Januari 2022, setelah ajuan resmi sewa 17 November 2021 pasca-presentasi sewa hanggar September-Oktober,” ungkap CEO-nya Pongky Majaya, seperti dikutip detikFinance, saat jumpa pers di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Senin (7/2).
Hal itu menandai terdepaknya Susi Pudjiastuti, sang mantan menteri yang dikenal sedikit vokal dalam cuitan dunia maya. Setidaknya pernah mengoreksi kebijakan ekspor benih lobster murah terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) rendah hingga terjeratnya korupsi Menteri Edhy Prabowo. Juga kritik izin kapal cantrang, soal tes PCR, perlakuan istimewa karantina pejabat covid19, impor garam & beras. (Nanda )
JNewstv.com Berita Fakta & Realita