JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | JAKARTA
Program Kartu Pra Kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Staf Khusus Presiden Joko Widodo sebagai mitra pelatihan online senilai Rp 5,6 trilyun, dinilai Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (PPD), sebagai bagi-bagi anggaran.Pasalnya Penunjukan perusahaan stafsus itu cuma bagian dari kepercayaan diri pemerintah bahwa kekuasaannya mengatasi hukum.” Jelas tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya,” ucapnya.
Rachland Nashidik, pendiri PPD yang juga kader Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa komunitas Ruang Guru yang notabene dimilikii oleh Belva Syah Devara, Stafsus Presiden Jokowi, itu merupakan satu dari delapan (8) perusahaan aplikator sebagai mitra dari total APBN senilai Rp 20 trilyun. “Atau jika dibagi, masing masing perusahaan berpotensi meraup duit dari program ini sebesar Rp. 700 Miliar,” tandasnya.
Hal senada diungkap pengamat kebijakan publik, Syafril Sjofyan. Katanya, proyek itu sebagai kongkalingkong karena anggaran Rp 5,6 trilyun termasuk dalam program kartu pra kerja yang dijanjikan Presiden Jokowi sejak awal 2019.
“Walaupun Belva mengaku tidak tahu-menahu rancangan Menko Perekonomian, & siap mundur jika dianggap sebagai konflik kepentingan serta sudah mengajukan untuk mundur, proyek ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, dan tidak ujug-ujug muncul, dan bentuk kongkalingkong kekuasaan,” tulis Syafril Sjofyan.
Syafril menerangkan bahwa Belva Syah Devara diangkat jadi stafsus telah direncanakan awal untuk menampung proyek pelatihan Kartu Pra Kerja. Hal itu, tentunya ini sudah diperkirakan sebelumnya oleh Presiden Jokowi dan Belva.
“Kebijakan pelatihan dengan anggaran teramat besar Rp 5.6 triliun, hampir setara kasus heboh bailout Bank Century, itu harus segera turun tangan KPK dan BPK memeriksa kesepakatan penunjukan tunggal proyek yang luar biasa besar untuk kegiatan usaha online yang baru muncul,” tandas aktifis angkatan 77-78 itu. (Harun)
