JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Halmahera Timur – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Richard Sangaji, kembali mengingatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Haltim untuk tidak mengabaikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta menjalankan sistem rekrutmen secara profesional dan transparan.
Penegasan ini disampaikan menyusul sejumlah insiden kecelakaan kerja yang berujung fatality di beberapa perusahaan, di antaranya PT Arumba Jaya Perkasa dan PT MHM, yang sempat menjadi sorotan publik dan memantik kekhawatiran masyarakat terhadap standar keselamatan kerja di sektor industri, khususnya pertambangan.
Menurut Richard, penerapan K3 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan hukum perusahaan terhadap pekerja.
“Kami mengingatkan seluruh perusahaan agar benar-benar menerapkan sistem K3 secara ketat. Jangan sampai kelalaian berujung pada insiden yang merenggut nyawa atau mencederai pekerja,” tegas Richard, Kamis (26/2/2026).
Ia menekankan bahwa setiap perusahaan wajib memastikan seluruh pekerja, terutama operator alat berat dan tenaga teknis, memiliki kompetensi serta legalitas kerja yang memadai. Salah satunya melalui kepemilikan Surat Izin Operator (SIO) sesuai bidang kerja.
“Rekrutmen harus memperhatikan kompetensi. Utamakan tenaga kerja yang memiliki SIO atau pengalaman kerja di bidang yang sama. Ini penting untuk meminimalisir risiko kecelakaan,” ujarnya.
Richard juga menyoroti pentingnya pengawasan internal perusahaan terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, termasuk penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan rutin, serta evaluasi standar operasional prosedur (SOP).
Tolak Nepotisme, Utamakan Profesionalisme. Dalam kesempatan tersebut, Richard menegaskan bahwa praktik rekrutmen yang mengarah pada nepotisme atau kedekatan personal tidak dapat dibenarkan. Ia menilai, sistem penerimaan tenaga kerja harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan berbasis kebutuhan perusahaan.
“Tidak boleh ada indikasi nepotisme dalam perekrutan. Semua harus berdasarkan kompetensi dan kebutuhan perusahaan. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai aturan,” tandasnya.
Ia mengingatkan bahwa proses rekrutmen yang tidak profesional bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
Terkait isu yang berkembang di PT Ara—yang disebut-sebut berdampak pada terhentinya aktivitas kerja hingga dugaan pemecatan karyawan akibat pemalangan masyarakat terkait persoalan kompensasi—Richard mengaku pihaknya belum menerima laporan resmi dari perusahaan maupun pekerja.
“Kami belum menerima keterangan resmi. Saya akan mendelegasikan staf untuk melakukan penelusuran guna memastikan kebenaran informasi tersebut,” cetusnya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai prosedur, Disnakertrans Haltim akan memanggil pihak perusahaan dan pekerja untuk dilakukan klarifikasi serta mediasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Jika ada laporan resmi, tentu akan kami tindaklanjuti. Prinsipnya, hak pekerja harus tetap dilindungi dan perusahaan juga wajib menjalankan aturan yang berlaku,” pungkas Richard.
Pernyataan tegas ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh perusahaan di Halmahera Timur agar tidak mengabaikan aspek keselamatan kerja dan tata kelola ketenagakerjaan, demi terciptanya iklim investasi yang sehat, aman, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.
(Ickhy)
