JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
HALMAHERA TIMUR, JNewstv.com — Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah menyusul masih tingginya tekanan harga di Maluku Utara.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Halmahera Timur bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara yang berlangsung pada Kamis (8/10/2026).
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, mewakili Bupati Haltim, menjadi forum koordinasi untuk merumuskan langkah konkret menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Dalam sambutannya, Ricky menyampaikan pesan Bupati Halmahera Timur agar forum tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Bupati berharap kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ke depan, pemerintah daerah terus berupaya melakukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Ricky.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak boleh hanya berorientasi pada komoditas bawang, rica dan tomat (Barito). Pemerintah daerah perlu melihat seluruh kebutuhan masyarakat yang berpotensi mengalami kenaikan harga.
Karena itu, Pemkab Haltim mendorong empat aspek utama sebagai strategi pengendalian inflasi.
Pertama, keterjangkauan harga, yakni memastikan harga kebutuhan pokok dan komoditas strategis tetap berada pada tingkat yang wajar bagi masyarakat.
Kedua, ketersediaan pasokan, dengan memastikan stok berbagai kebutuhan masyarakat tetap mencukupi, terutama komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga.
Ketiga, kelancaran distribusi. Pemerintah bersama pihak terkait perlu memastikan arus barang dari sentra produksi hingga ke konsumen berjalan lancar sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu lonjakan harga.
Keempat, komunikasi efektif, melalui koordinasi yang cepat dan terbuka antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, distributor serta masyarakat.
“Jadi pengendalian inflasi bukan hanya persoalan Barito. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Empat langkah ini harus kita lakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengungkapkan bahwa perkembangan inflasi di Maluku Utara masih menjadi perhatian bersama.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, hingga September 2026 angka inflasi Maluku Utara tercatat 5,72 persen dan berada pada posisi kedua tertinggi secara nasional.
“Harapannya pada triwulan terakhir ini kita dapat bersama-sama mengendalikan inflasi,” kata Handi.
Ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menghadapi tekanan harga menjelang periode akhir tahun.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar berbagai potensi tekanan harga dapat diantisipasi lebih awal.
Cabai dan Bawang Jadi Perhatian TPID Haltim
Sekretaris TPID Kabupaten Halmahera Timur, Muchlis Husin, menambahkan bahwa hasil pemantauan di lapangan menunjukkan sejumlah komoditas turut memberikan tekanan terhadap harga di daerah.
Beberapa di antaranya adalah cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan bawang putih.
Kondisi tersebut menjadi perhatian TPID Haltim untuk segera memperkuat langkah pengendalian, terutama melalui pemenuhan pasokan, kelancaran distribusi serta koordinasi dengan pelaku usaha dan pihak-pihak terkait.
Melalui HLM TPID tersebut, Pemkab Halmahera Timur bersama Bank Indonesia diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan harga.
Langkah tersebut dinilai penting agar stabilitas harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan tekanan inflasi tidak semakin membebani daya beli masyarakat di Halmahera Timur. (Ichky)
