Sumatera Tenggelam, Demokrasi Karam: Greenpeace Rilis Rapor Merah Kegagalan Negara dan Krisis HAM 2025

JAKARTA, JNewstv.com – Bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, 10 Desember 2025 Greenpeace Indonesia menyoroti situasi darurat yang sedang melanda bangsa ini. Bukan perayaan yang terjadi, melainkan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan dan krisis ekologis yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tahun 2025 dicatat sebagai periode kelam di mana bencana alam dan represi politik bersatu menciptakan “badai sempurna” bagi rakyat Indonesia. Senin 15 Desember 2025.

Krisis Ekologis Buatan Manusia, Banjir dan longsor yang melumpuhkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di penghujung tahun ini ditegaskan bukan sekadar bencana alam biasa. Juru Kampanye Laut Bidang Hukum dan HAM Greenpeace Indonesia, Fildza Nabila, menyebutnya sebagai krisis buatan manusia akibat tata kelola buruk dan perusakan lingkungan yang sistematis.

Konflik agraria memperparah situasi ini, seperti bentrokan di wilayah konsesi Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara pada September 2025. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bagaimana korporasi, dengan dukungan aparat, mendesak ruang hidup masyarakat adat, menciptakan bencana sosial di atas bencana ekologis. Bencana serupa juga terjadi di lingkar tambang lain, seperti banjir di Morowali Utara dan Halmahera Tengah.

“Ketika ekosistem rusak, kapasitas daerah terbatas, dan pemerintah abai, ratusan jiwa hilang, desa-desa terisolasi, infrastruktur vital lumpuh, dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi tanpa akses memadai,” ujar Fildza.

Darurat Demokrasi dan Represi Sipil, Tahun 2025 juga menjadi tahun yang brutal bagi kebebasan sipil. Amnesty International mencatat 104 Pembela HAM menjadi korban serangan pada paruh pertama tahun ini, dengan kepolisian sebagai aktor negara yang paling dominan.

Serangan terhadap pilar demokrasi terjadi secara kasat mata:

• Teror terhadap Pers: Kantor redaksi Tempo diteror dengan kiriman bangkai hewan pada Maret, dan jurnalis Rico Sempurna Pasaribu tewas dibakar di rumahnya di Karo setelah membongkar kejahatan yang melibatkan aparat.

• Kriminalisasi Massal: Antara 25 Agustus hingga 1 September 2025, tercatat 4.194 pengunjuk rasa ditangkap, dengan 959 orang ditetapkan tersangka, termasuk anak-anak.

• Kekerasan Aparat: Insiden penembakan lima petani di Bengkulu pada November 2025 dan serangan drone di Yahukimo, Papua.

Data KontraS menunjukkan 602 peristiwa kekerasan oleh Polri hingga pertengahan tahun, selaras dengan posisi Polri sebagai institusi yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM (712 aduan).

Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Merespons situasi genting ini, Greenpeace bersama koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk:

1. Segera menetapkan Status Bencana Nasional bagi krisis di Sumatera.

2. Menghentikan segala bentuk proyek ekstraktif yang merusak lingkungan.

3. Melakukan reformasi total terhadap institusi kepolisian untuk mengakhiri impunitas.

“Pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, TPPO, dan tindakan represi aparat berasal dari akar yang sama: model pembangunan yang merusak dan tidak berpihak pada rakyat,” tegas Fildza. (*)

Sumber:

• Gilang Ramadhan: +62 878-2210-6484 | gilang.ramadhan@greenpeace.org

• Fildza Nabila: +62 815-1042-7733 | fildza.avianti@greenpeace.org

#HAMuntukSemua #RawatSuaraWarga #SolidaritasUntukSumatera