JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com |Ternate – Ampuh menilai Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, justru membiarkan proyek pembagunan Pelabuhan Hiri dari Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat mandet tanpa ada kejelasan yang pasti.
Sejak disahkan anggaran 2.2 milar dalam APBD Induk 2023, anggaran tersebut belum ditenderkan oleh Pemkot Ternate.
Pada JNewstv.com Koordinator Ampuh Ardian Kader, Senin (12/06) mengatakan. dirinya telah memeriksa ke Lpse kota Ternate, proyek ini belum terkonfirmasi.
“Padahal sekarang ini sudah masuk pertengahan tahun, dan sudah mendekati pembahasan RAPBD Perubahan. Kami menilai pemkot Ternate, dalam Hal ini, Wali Kota Ternate, Bappelitbangda dan dinas PUPR tidak serius membangun pelabuhan Hiri,” katanya.
Bahkah dirinya menilai pada saat ini, masyarakat Hiri sulit mengakses informasi publik khususnya terkait pelabuhan.
Menurut Ardian bahwa Pemkot Ternate tidak menunjukkan langkah-langkah yang terstruktur terkait hal tersebut.
“Pihak PUPR yang dipimpin Pak Rus’an dan Bappelitbangda yang dipimpin Rizal Marsaoly, seperti saling melempar tanggungjawab,” terangnya.
Catatan penting rapat tanggal 24 Februari 2023 di Bappelitbangda, anggaran pelabuhan Hiri dibutuhkan tambahan 10-15 Miliar, mengikuti gambar perencanaan awal pembangunan breakwater.
Setelah gambar dengan metode rekayasa dari PUPR dan tim ahli dikritik habis oleh pemuda Hiri yang tergabung dalam Ampuh.
“Kami mengkritik karena gambar dan perencanaannya tidak sesuai kondisi lokasi pelabuhan, dan sangat berpotensi membawa ancaman keselamatan warga Hiri, saat berlabuh maupun keluar dari area pelabuhan.”
“Melalui konfirmasi teman-teman pemuda Hiri kepada kadis PUPR beberapa waktu lalu, bahwa PUPR sudah menghitung RAB tambahan sebanyak 12 Miliar,” ujranya.
Namun, masalahnya terbesar adalah tim TAPD Kota Ternate sejauh ini belum mengantongi perencanaan dengan nilai proyek tersebut (konfirmasi dengan sekda Kota Ternate).
“Pertanyaannya? alasan apa TAPD belum cover item pembangunan pelabuhan dari PUPR, jika bukan jalur koordinasi antar instansi yang tidak terbangun secara baik, Ini menunjukkan bobroknya Tata kelola birokrasi di Kota Ternate,”katanya.
Bahkan ia menyebut pokok masalah ini semakin parah dan tidak jelas. Ketika DPRD Kota Ternate belum menerima undangan untuk bersama TAPD melakukan Rapat Dengar Pendapat pembahasan Pelabuhan Hiri.
“Ampuh menilai cecara sederhana Bappelitbangda tidak melakukan langkah-langkah progres untuk memperjelaskan nasib proyek pelabuhan Hiri, banyak bicara saat pertemuan, tetapi kesannya Hasi se Furiki (berbohong),” tegasnya.
Kami atas nama Aliansi Masyarakat Pulau Hiri membaca kelemahan utama berada di political will wali kota Ternate, Dr. Tauhid Soleman.
Seharusnya, Wali Kota Ternate sebagai Kuasa pengguna anggaran bersikap tegas mengenai ini.
“Apalagi Wali Kota sudah mengikat kesepakatan membangun melalui MoU pada tanggal 01 Februari 2023 itu. Untuk rancangan dan kebutuhan anggaran pelabuhan kami rasa sudah selesai,” ungkapnya.
Tentu kata Ardian, problemnya tersebut menujukan kelemahan Wali Kota Ternate melaksanakan political will.
“Ketidakseriusan ini juga berlaku untuk Wali Kota Ternate. Orang Hiri butuh bukti, bukan lagi janji,” tandasnya.
Red/Tim JNewstv.com
