JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Jakarta.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dinilai terima masukan yang salah soal kebijakan imigrasi Malaysia oleh Direktur eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan & Perdamaian (Padma) Indonesia,Gabriel Goa. Hal ini dikatakannya saat ditemui oleh awak media. (16/12)
Gabriel Goa mengatakan masukan yang di terima oleh Menteri Ketenagakerjaan, tidak utuh terkait terkait kebijakan imigrasi Malaysia sehingga dikhawatirkan membuat kebijakan yang juga salah. “contoh kebijakan imigrasi Malaysia terkait Worker Centralized Management System (FWCMS), e-VDR (Visa Dengan Rujukan), Imigration Security Clereance (ISC) dan sayangnya si pembisik hanya menyampaikan kebijakan itu dan melupakan OMNI, semacam kebijakan pelayanan satu pintu.” paparnya.
Direktur eksekutif PADMA ini menjelaskan bahwa posisi Indonesia, sebenarnya diuntungkan dengan kebijakan pengetatan dokumen keimigrasian Malaysia. Alasannya sebelum ada FWCMS, e-VDR dan ISC, PMI berangkat melalui visa kunjungan dan baru diurus visa kerjanya oleh majikan setiba di Malaysia sehingga tidak menjamin perlindungan PMI.
“Kebijakan FWCMS menjadikan proses visa bisa 1-3 hari dibanding sebelumnya sampai 3 bulan. Keuntungan kebijakan ISC, dapat mendeteksi lebih dini status PMI sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Jika dari deteksi ini diketahui PMI itu sudah black list, maka prosesnya tidak dilanjutkan..” jelas Gabriel. (Harun/red)
