Desak Pelunasan Gaji Tunggakan 2024, Satgas Halbar Soroti Munculnya Proyek RUP Senilai Rp550 Juta

HALMAHERA BARAT. JNewstv.com – Eskalasi protes terkait hak keuangan pegawai non-ASN kembali terjadi di Kabupaten Halmahera Barat. Puluhan anggota Satgas mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menuntut realisasi pembayaran gaji yang tertunggak lintas tahun anggaran (2024-2025).

Aksi ini menjadi puncak kekecewaan para petugas yang menilai Pemkab Halbar gagal dalam manajemen prioritas anggaran.

Temuan Ketimpangan Anggaran, di tengah defisit likuiditas untuk pembayaran gaji, tim redaksi menemukan alokasi belanja modal yang dinilai kontradiktif dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) diketahui mencantumkan paket proyek Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA. Paket dengan kode RUP 58834398 ini membebani APBD sebesar Rp 550.000.000.

Analisis Kejanggalan Administratif. Selain isu prioritas anggaran, terdapat anomali pada lini masa pengadaan:

1. Jadwal Pelaksanaan: Maret 2025 s.d. Desember 2025.

2. Tanggal Pengumuman: 29 Maret 2025.

   Kedekatan jarak antara pengumuman dan pelaksanaan menimbulkan dugaan perencanaan yang kurang matang atau indikasi lain yang perlu didalami auditor.

Sampai berita ini diturunkan, konfirmasi resmi belum didapatkan dari Kepala Disperkim LH, Adrisal Hena, maupun Kepala BPKAD Halbar terkait korelasi antara ketersediaan dana proyek fisik tersebut dengan ketidakmampuan daerah membayar gaji Satgas.