JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Halteng
Polemik penundaan pelantikan ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Hi Sakir Ahmad periode 2019 – 2024 dianggap menodai Marwah DPRD sendiri.Pasalnya penolakan yang dilakukan oleh 17 anggota dewan yang terhormat tersebut hanya karena urusan salah satu partai saja sehingga merusak citra lembaga yang dipercayakan oleh rakyat untuk membantu dan membela hak – hak atau aspirasi rakyat.Hal ini dikatakan oleh sekretaris DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Halteng, Usman Nahrawi kepada Jnewstv.com. (21/07/20)
Usman Nahrawi mnegatakan bahwa selama 9 bulan tertundanya pelantikan Ketua DPRD Halteng ini diduga adanya pro kontra antra Ketua DPD II Golkar Hi. Sakir Ahmad (calon ketua DPRD) dan Wasekjen DPP Golkar Edy Langkara (Bupati Halteng) terhadap pengusulan nama ketua DPRD Halteng oleh DPD II melalui surat Nomor R116S/GOLKAR/lX/2019, Perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dan Surat dari DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 072/DPD/GOLKAR-HT/X/2019.
” Seharusnya itu terjadi karena dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme pengusulan pimpinan DPRD itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib DPRD, sebagai mana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, maka mestinya DPRD Kabupaten Halmahera Tengah sudah seharus memproses Pelantikan Ketua DPRD bersama dua unsur pimpinan lainnya,”paparnya.
Ia menjelaskan bahwa ini ada unsur kesengajaan oleh anggota dewan yang terhormat tersebut untuk sengaja mendiamkan dan bahkan menolak, hal ini terbukti ketika 17 Anggota DPRD Halteng menandatangani Surat Penolakan Ketua DPRD Halteng Hi. Sakir Ahmad. ” Ke -17 anggota DPRD ini juga termasuk 2 dari Partai kami (red – PBB), karena itu beberapa bulan lalu Partai Bulan Bintang meminta mereka untuk mencabut dukungan sebab ini melanggar konstitusi dan mencoba mencampuri urusan Parati Politik lain,” jelas Sekretaris DPC PBB Halteng ini.
Usman juga menerangkan bahwa belakangan ini, anggota DPRD Halteng menggelar rapat dadakan untuk memproses pelantikan Ketua DPRD namun ini di tanggapi sinis oleh Wasekjen DPP Golkar dengan menyebukan DPRD sebagai Lembaga AMFIBI di media beberapa hari yang lalu. ” Tentu penyebutan kata amfibi ini menjatuhkan kehormatan lembaga DPRD oleh wasekjen DPP II Partai Golkar namun DPRD juga melukai hati rakyatnya kaena Lembaga yang terhormat ini adalah representasi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang kini di remehkan dan ternoda oleh ulah anggota DPRD itu sendiri,” terangnya.
Lanjutnya, akibat tanggapan Wasekjen DPP Golkar tersebut membuat geram anggota DPRD Halteng sehingga melalui Wakil ketuanya untuk meminta bupati Halteng agar meminta maaf dan seharunya DPRD juga meminta maaf kepada publik Halteng yang katanya tahu dan mengerti prosedur pelantikan ketua DPR tapi sengaja mendiamkan hingga sampai saat ini. “Dengan menjelaskan kepada publik Halteng bahwa siapa yang menghambat agenda pelantikan ketua DPRD Halteng bukan malah meminta bupati untuk minta maaf,kan kita tahu siapa yang menolak Hi. Sakir Ahmad selaku ketua DPRD yang di usulkan oleh Golkar, kalau bukan anggota DPRD itu sendiri.dan itu jelas termuat dalam surat penolakan Ketua DPRD yang di Publis melalui media beberapa bulan lalu, yang isinya seolah olah Hubungan DPR dan Pemerintah tidak stabil jika ketua DPRD Hi. Sakir Hi. Ahmad, jadi siapa yang menabur dia yang menuai, sudah tolak baru mengakui mengerti prosedur, akhirnya DPRD Halteng menodai kehormatanya sendiri di hadapan publik Halmahera Tengah,” sindir Usman.
Usman menambahkan bahwa bagi dirinya atas perseteruan DPRD Halteng dan bupati itu tidak penting dan tidak elegan karena hari ini publik juga ikuti mengamati dinamika pelantikan ketua DPRD tersebut, sehingga Publik tahu siapa peran utama dan peran pembantu ” Saat ini yang lebih penting adalah anggota DPRD segera mungkin memproses palantikan Ketua DPRD Halmahera Tengah agar Kehormatan DPRD bisa pulih kembali dan rakyat Halteng bisa kembali parcaya kepada Lembaga terhormat ini,” pungkasnya. (Kemal Swedya)
