JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Ternate – Dirfan Susanto (DS) membantah bahwa dirinya sebagai suplayer yang menggunakan CV Akbar Farai melakukan korupsi atas penyaluran beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di beberapa kabupaten /kota yang ada di Provinsi Maluku Utara pada pemberitaan http://jnewstv.com/aroma-pungli-dan-korupsi-pada-bantuan-pangan-non-tunai-bpnt-di-maluku-utara/ Hal tersebut dikatakannya saat klarifikasi langsung ke redaksi JNewstv.Com. (10/04/2020)
DS mengatakan bahwa pernyataan Ketua FPII Provinsi Maluku Utara yang di beritakan pada JNewstv tentang adanya penyaluran beras BPNT yang tidak sesuai prosedur atau aturan itu benar adanya namun bukan CV. Akbar Farai yang melakukannya. ” Didalam berita tersebut ada penyaluran BPNT yang tidak sesuai berupa 5 kg beras dan 5 butir telur, namun CV kami tidak melakukannya, karena perusahaan kami komitmen kepada pemerintah provinsi Maluku Utara untuk menjaga ektabilitas harga dan pemerataan penyaluran,’ ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa perusahaannya dalam penyaluran BPNT berupa beras dalam bentuk pecking 9 kg dan 12 butir telur. “Apa yang kami sampaikan ini adalah yang sebenar – benarnya dan bisa kami buktikan karena kemasan beras kami menggunakan merek/cap Gunung Gamalama. Ada pun angka angka atau nilai uang potongan yang disebut itu juga bukan kami pelakunya,” jelas DS.
DS menerangkan bahwa perusahaannya menyalurkan ke wilayah kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dan sebagian kota Ternate. Sehingga bisa dicek, ada pun terjadi mungkin di wilayah lain dan itu tanggung jawab masing – masing suplyer. “Perlu di ketahui bahwa bukan hanya suplayer CV Akbar Farai satu – satunya suplayer di Maluku Utara, meskipun kami telah mendapat rekomendasi oleh Tim Koordinasi (Tikor) Provinsi Maluku Utara namun hingga saat kami belum melakukan penyaluran di semua wilayah seperti, Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Timur (Haltim), Pulau Morotai, Kepulauan Sula dan lainnya,” terangnya.
Tambah dia, ada dua e-warung di Kelurahan Dokiri dan Kelurahan Tongwai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan yang sudah tidak mau terima beras dari suplayer, dengan alasan beras mahal dan katanya menyusahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “e-warung di kelurahan Tongwai itu punya saudara sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang memprovokasi untuk tidak mau lagi bekerja sama dengan kami,” tutup DS. (red)
