JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Jakarta — Ditengah viralnya OTT Gubernur Malut Gani Kasuba, bersama 19 orang lainya oleh KPK sejak Senin, 18 Desember 2023, mendesak Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (AMPHI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera operasi penangkapan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pulau Taliabu, termasuk Bupatinya Alion Mus dengan komplotannya dari keluarga besar Mus.
Koordinator aksi Rizal Damola mengungkapkan. “Desakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah tersebut,” di gedung KPK, Selasa (19/12/23).
Aksi AMPHI yg dimulai sejak sore pukul 16.00. WIB dengan spanduk terbentang bertuliskan, 1. Tangkap Bupati Taliabu Aliong Mus terkait penggunaan dana APBD 58 miliar untuk pilkada tanpa SP2D. 2. Tangkap dan penjarakan Suprayidno Kadis PUPR Taliabu karna diduga melakukan korupsi. 3. Tangkap dan adili Cita Puspasari Mus.
Menyoroti pentingnya KPK untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Pulau Taliabu dipilih sebagai fokus karena adanya indikasi kasus korupsi besar bahkan kronis yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif hingga melibatkan semua birokrasi pemerintah maupun DPRD pulau Taliabu, perlu ditelusuri lebih jauh.
“Mengingat peran Bupati sebagai pejabat tertinggi di wilayah tersebut, AMPHI berharap KPK dapat memeriksa Bupati Alion Mus dan menginvestigasi secara menyeluruh terhadap kemungkinan adanya tindakan dugaan korupsi yang melibatkan OPD yang berada di bawah tanggung jawabnya,” ujarnya Rizal Damola.
Pemeriksaan ini juga diharapkan dapat memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. AMPHI membantu mendorong tindakan dari KPK sebagai lembaga rasuah anti-korupsi yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia.
Diketahui Kabupaten Pulau Taliabu merupakan kabupaten jauh dari jangkauan transportasi udara maupun laut yang tidak berlaku lancar setiap harinya, bahkan minimnya sarana prasarana fasilitas yang ada di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, hingga luput dari pantauan dan pengawasan instansi hukum seperti KPK hingga sorotan media dan publik terhadap penyalahgunaan kewenangan terkendali dan di dominasi golongan tertentu, bahkan diduga ada kerjasama dengan instansi hukum yang ada di Taliabu.
Menurut Rizal. “AMPHI berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini dan mendesak agar pihak berwenang bertindak sesuai dengan hukum untuk membawa pelaku korupsi ke pengadilan,” ucapnya.
Harapan AMPHI dengan kejadian OTT besar besaran di Maluku Utara dapat di tuntaskan hingga ke daerah kab maupun kota, AMPHI mengajak bersama-sama mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya KPK diharapkan dapat mengatasi korupsi di Indonesia, terutama di Kabupaten Taliabu, hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. (Red)
