JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.Com | JAKARTA
Lembaga Betawi Nusantara mengajak warga Betawi se-nusantara, juga masyarakat lima (5) daerah lain yang menerima penunjukan langsung penjabat gubernur untuk bersama-sama mengevaluasi kebijakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, karena dinilai maladministrasi hukum ketatanegaraan.
“Kami di LBN sendiri, tentu, sangat berkepentingan sekali dengan keberlangsungan pembangunan Jakarta. Jadi kami tidak menginginkan keberlanjutan pembangunan kota yang dibangun secara cerdas berakhlak dengan memanusiakan manusia menjadi berantakan melalui kebijakan yang tidak komprehensi atau bisa jadi malah merusak, itu kan gawat, bagai panas setahun ditimpa hujan sehari,” ujar ketua umum LBN, Joko Umboro SH, usai menyimpulkan Dialog Publik yang digelar LBN bertajuk Menyikapi polemik & Pro Kontra penunjukan langsung penjabat kepala daerah oleh Mendagri Tito Karnavian, Selasa (11/10).
Alasannya, penjabat pengganti gubernur itu bakal menjabat sampai Pemilu Presiden (Pilpres), Legislatif (Pilleg) pada November 2024 menyusul Pemilu kepala daerah,,(Pilkada) serentak Februari 2024, alias tiga tahunan, dan bukan maksimal enam (6) bulan bagi penjabat.
Hal itu diamini pakar hukum tata negara, Prof Herman Sihombing. Katanya, penunjukan oleh Mendagri Tito Karnavian itu sebuah kecelakaan administrasi ketatanegaraan. “Wewenang penjabat itu berbeda pertanggungjawaban nya dengan kepala daerah definitip sehingga ada sejumlah batasan bagi penjabat di antaranya soal mutasi pejabat hingga kebijakan strategis lain,” ujar Prof Herman usai menjadi narasumber dialog publik LBN itu.
Dialog publik di Lantai 22 Gedung Balaikota DKI Jakarta itu meghadirkan doktor Silviana Murni, Prof Harman Setyawan dengan penanggap Iwan Setiawan SH MH, doktor Dibyo selaku presiden sinetron, Ketum LBN Joko Umboro SH, Sekjen Rudiyawan, serta disaksikan 100 peserta zoom meeting dari mahasiswa Budi Luhur & IBLAM Jakarta.
Karena itulah Mendagri Tito dilaporkan pengurus KontraS (komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu & Demokrasi (Perludem, ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
“Oleh karena menabrak berbagai peraturan perundangan dan prinsip demokrasi yang merupakan perbuatan melanggar hukum, maka kami melaporkan Mendagri ke Ombudsman Republik Indonesia. Atas dasar tersebut, kami meminta Ombudsman RI sesuai tugas dan wewenangnya untuk menerima, memeriksa laporan, dan/atau pengaduan secara transparan dan akuntabel, serta menyatakan maladministrasi tindakan Mendagri dalam menentukan Penjabat Kepala Daerah,” ujar Andi M Rizaldi, dalam keterangan pers disampaiakan Kadiv hukum KontraS, usai pelaporan Jumat (3/6).
Mendagri Tito telah melantik lima kepala daerah provinsi sebagai penjabat di kantornya, Kamis (12/5). Lima penjabat itu di daerah DKI Jakarta, Gubernur Papua Barat, Gubernur Banten, Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Gorontalo, dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Juga 171 kepala daerah tingkat II yaitu walikota/bupati SE-INDONESIA lainnya.daerah definitip hasil Pilkada,” sambung Sekjen Rudiawan.
Pernyataan Sikap LBN
Disela-sela dialog publik, LBN juga menggelar Pernyataan Sikap yang dibacakan seniman Herman Yahya, yang juga anggota LBN membidangi Seni Budaya. “Kami hanya menyepakati penjabat gubernur DKI yang sangat memahami dinamika Kota Jakarta, dan ketokohan itu ada dalam pa’Matali, yang sekarang Sekda DKI Jakarta,” ujar Herman Rante, panggilan akrab kalangan aktivis itu.
LBN, sambung Herman, hanya penyambung lidah masyarakat Betawi se-nusantara serta menjadi mitra Pemda DKI dalam keberlangsungan pembangunan Jakarta selama menyandang ibukota dan terus mengawal jika terealisasi ibukota negara pindah ke Kalimantan.
“Terus terang LBN mempertanyakan keberlanjutan aset-aset pemerintahan yang ditinggalkan. Seperti kantor-kantor pemerintahan, mulai Gedung Balaikota, Istana Kepresidenan, hingga pengelolaaan administrasi lainnya,” sambung Ketum Joko, yang juga praktisi hukum, didampingi Sekjen Rudiyawan & Advokat Hantoro SH. (Nanda/Red)
