JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Ternate.
Pemberantasan korupsi di Indonesia dari tahun ketahun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ini bisa dilihat dan diukur dari kinerja maupun keseriusan para petinggi tanah air mulai dari pusat hingga daerah masih saja tercium praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Khusus Maluku Utara sendiri diketahui masih banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan oleh penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan. Sejumlah kasus tersebut terus disuarakan oleh sejumlah pemuda yang tergabung dalam Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia (FPAKI MALUT) yang menggelar aksinya didepan kantor Imigrasi BWS Malut Kamis (19/12) siang kemarin.
Dalam orasi yang disampaikan korlap Risandi Amien, Maluku Utara yang masih berusia 20 tahun mendapatkan indeks prestasi korupsi berada pada peringkat 11 dari 34 provinsi. Inilah yang harus dilakukan reformasi penegakkan hukum untuk memberantas korupsi secara terus menerus dan serius.
FKAPI Malut menyoroti sejumlah kasus di Maluku Utara yang belum disikapi pihak penegak hukum diantaranya kasus yang terindikasi korupsi yakni pembangunan air baku Danau Laguna, pembangunan jaringan irigasi kahoho tahap II, III dan IV yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, pekerjaan pembangunan jalan hotmix ruas jalan Labuha – Panamboang yang dikerjakan oleh PT. BUMN dengan nilai Rp. 8.815.563.000, Dinas PUPR Halsel, dugaan penyalahgunaan penggunaan DAK dilingkup Dikjar Malut t.a. 2016-2018 dan sejumlah kasus lainnya yang belum tersentuh hukum.
FPAKI juga meminta dan mendesak Kejati dan Polda Malut untuk memanggil dan memeriksa kepala BWS Malut atas dugaan pelanggaran perencanaan dan PPK yang telah dilakukan oleh BWS. Mereka juga meminta agar pihak kepolisian memanggil dan memeriksa Kadis PUPR Halsel dan PPK. (yun)
