JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Maluku Utara. Tobelo, Halmahera Utara – Kuasa hukum dari salah satu calon Bupati Halmahera Utara (Halut) yang akan maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada 27 November 2024 mendatang, akan segera melaporkan penyebar video editan yang diduga menggunakan gambar sang calon bupati, PHB. Laporan tersebut dijadwalkan akan dilayangkan ke Kepolisian Halmahera Utara pada Senin, 9 September 2024.
Gilbert Towonaung, kuasa hukum dari PHB, dalam wawancaranya pada Jumat, 6 September 2024, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi identitas beberapa penyebar video tersebut. Video tersebut diduga telah melalui proses editing dengan memanipulasi gambar wajah PHB, dan digunakan untuk menjelekkan nama baik sang calon. Tak hanya itu, Gilbert juga menyebutkan adanya beberapa akun palsu yang aktif menyudutkan PHB dalam sebuah grup media sosial bernama *Quovadis*.
“Identitas penyebar video serta pemilik akun-akun palsu sudah kami ketahui. Beberapa di antara mereka diduga memiliki afiliasi politik dengan salah satu calon bupati lain yang tengah berkompetisi saat ini,” ujar Gilbert.
Langkah hukum ini, menurut Gilbert, diambil untuk memperjelas kepada publik bahwa video yang disebarkan tidaklah benar. Ia menegaskan bahwa video tersebut diduga merupakan bagian dari *Black Campaign* atau kampanye hitam yang dirancang untuk merusak elektabilitas PHB di tengah persaingan politik yang kian memanas.
“Tindakan ini jelas-jelas bertujuan menjatuhkan klien kami, dan sangat berpotensi merusak demokrasi di daerah ini,” lanjutnya.
Kuasa hukum berharap, laporan yang diajukan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran video tersebut, serta pihak-pihak yang ikut menyudutkan PHB melalui komentar di media sosial, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Kami juga mendesak agar jika nantinya terbukti ada keterlibatan calon bupati lain dalam kasus ini, maka pihak berwenang harus memberikan sanksi tegas,” tegas Gilbert.
Kasus ini menjadi sorotan publik Halmahera Utara karena dapat memicu ketegangan di tengah proses demokrasi yang seharusnya berjalan secara jujur dan adil. (Roby)
