JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Jakarta
Menaker Ida Fauziyah menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang katanya tidak menguntungkan bagi pekerja atau buruh,karena menurutya Omnibus Law hanya melengkapi UU nomor 13 tahun 2003.Hal ini di katakannya kepada awak media usai membuka Rakor kepala dinas provinsi se-Indonesia yang diselenggarakan Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jamsostek Kemenaker di Jakarta ,Kamis (20/02/2020)
Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa dirinya menolak dikatakan Omnibus Law tentang Cipta Kerja kontradiksi dengan Undang Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Alasannya, setiap pasal dalam Omnibus Law hanya melengkapi UU 13/2003.”Tidak begitu dong. UU 13/2003 tetap berlaku, dan UU Omnibus Law itu melengkapi aturan ketenagakerjaan yang diseimbangkan antara kepentingan investor dengan kesejahteraan pekerja atau buruh,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa RUU Omnibus Law ini dimaksudkan menerobos kekakuan aturan-aturan yang berlaku di bidang investasi dengan ketenagakerjaan.”Alasannya, reformasi birokrasi dan regulasi yang menghambat investasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo tidak berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Kontroversi RUU Omnibus Law, sebagai inisiatif pemerintah, yang kini dibahas DPR RI, terkait upah dimana pengupahan dihitung per jam kerja dibanding sebelumnya dihitung per hari. Juga, pesangon dimana dihitung per masa kerja sedangkan sebelumnya dihitung berdasar dua (2) kali PMTK (peraturan menteri tenaga kerja). Pasal 156 ayat (1) UU 13/2003 menyebut hak karyawan atas pemutusan hubungan kerja (PHK) terdiri uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. (Harun/fudin)
