JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Jakarta
Pemerintah sudah melakukan pembangkangan konstitusi dalam bentuk kediktatoran yang menyimpang dari sistem presidensil baku.Pasalnya dalam sidang Uji Materi UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah hanya mengutus pejabat Eselon IV sehingga membuat kekecewaan Mahkamah Konstitusi dan menuai protes.Hal ini dikatakan oleh Pengamat kebijakan publik, Rusmin Effendy SH.MH kepada awak media. (06/03/20)
Rusmin Effendy SH MH mengatakan bahwa kekecewaan ketua MK Anwar Usman yang biasa mengadili Judicial Review mengacu kehadiran Presiden RI diwakili menteri atau pejabat Eselon I itu merupakan bagian kecil kediktatoran melalui pembangkangan konstitusi DPR vs Omnibus Law.
“Omnibus Law Cipta Kerja mengindikasikan pemerintah diktator yang memaksakan kehendak agar segera disahkan seperti diwacanakan dalam tempo tiga bulan setelah diterima legislatif/DPR RI,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja itu memanjakan pemodal tetapi tidak mensejahterakan pekerja sebagai mitra. Seperti diluaskannya kinerja outsourcing, upah dihitung per jam, bahkan importir hanya dikenai sanksi administratif dalam berbagai kesalahan yang semula sanksi pidana.
“Sejumlah contoh, mulai status kemitraan pemodal-pekerja berubah menjadi tenaga kontrak melalui. outsourcing, upah dihitung per jam kerja, hingga ketiadaan sanksi badan kecuali sanksi administratif bagi pengusaha yang menabrak aturan,” jelas praktisi hukum ini.
Hal senada diterangkan oleh Rinaldi Rais SH. Praktisi hukum itu mengisyaratkan pemerintah segera menarik kembali rancangan Omnibus Law Cipta kerja yang kontroversi. Alasannya, tidak ada keseimbangan antara kepentingan investor & pekerja dalam tataran kemitraan.
“Indonesia butuh investor kita sepakat. Tetapi apakah harus menghancurkan potensi angkatan kerja lokal, yang terus meningkat hingga terbentuk bonus demografi..? Omnibus Law lebih baik ditarik untuk direvisi & bukan berarti pemerintah merasa kalah tetapi justru menunjukkan sikap kenegarawanan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden.” terang Rinaldi Rais. (Harun /Fudin)
