JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Ternate – Front Mahasiswa Peduli Pembangunan Maluku Utara (FMP2 – MU) pagi tadi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Maluku Utara. Kelurahan stadion Senin, (16/02)
Beberapa proyek BWS Kementrian PUPR yang sampai saat ini mengalami masalah serius tidak sama sekali mendapat perhatian khusus. Kejati Malut selaku pihak yang menangani proyek tersebut tutup bicara.
Beberapa proyek yang mengalami masalah serius ini antara lain :
1. Pembangunan embung pulau makian Kab. Halmahera Selatan senilai 10,7 Miliyar oleh PT. Arif Taipan Subur APBN 2016.
2. Pembangunan air bersih Fatcei Kec. Ternate Utara senilai 14 Miliyar dengan rekanan kerja oleh PT. Sari Teknik Canggih Perkasa sumber dana APBN
3. Penanganan cak Dam Loto Kota Ternate senilai 48,5 Miliyar dengan sumber dana APBN 2016
4. Pembangunan Jaringan air baku danau Laguna Kelurahan Ngade , Kota Ternate senilai 5 Miliyar dengan rekanan kerja PT. Tamael Group.
5. Pembangunan irigasi Ake Lamo Kiri. Kab. Haltim senilai 40 Milyar lebih dengan rekanan kerja PT. Morsel Start Sumber dana APBN 2019
6. Pembangunan irigasi Ake Lamo Kanan Kab. Haltim senilai 38 Miliyar lebih dengan rekanan kerja PT. Tamael Group sumber dana APBN 2019.
Hal ini kemudian disampaikan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selepas agenda silaturahmi nya bersama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yakni pernyataan nya bahwa “Proyek BWS yang pernah ditangani kejati di SP3 itu tidak ada indikasi pelanggaran apapun”.
Sementara itu Mursal Hamir selaku Korlap aksi FMP2, juga Ketua himpunan Mahasiswa Sipil UMMU ini menjelaskan bahwa “proyek proyek yang ditangani Kejati Malut tidak sesuai perencanaan sehingga tidak dapat digunakan masyarakat dengan baik.
“Proyek pembangunan ini samua mengalami kerusakan dan juga tra bisa digunakan, jelas ini meresahkan masyarakat apakah ini yang disebut tarada ada masalah?” Ujarnya.
Apabila kasus ini tidak ditangani secara serius maka kami akan menggejot dan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Kami meminta kepada kepala BWS yang mengeluarkan statement bahwa tidak terjadi indikasi pelanggaran apapun ini agar segera ditindak lanjuti sebab ini adalah bentuk tanggung jawab dari pihak BWS yang seharusnya dapat lebih baik lagi dalam mengawal proses pembangunan proyek di Maluku Utara”. Tutupnya. (Faisal)
