JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
HALMAHERA TIMUR, JNewstv.com — Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mulai memperkuat fondasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satunya melalui sosialisasi Standar Harga Satuan (SHS), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Standar Belanja (ASB).
Kegiatan yang diperuntukkan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Selasa (15/9/2026).
Pelaksanaan kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur. Sosialisasi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan proses penyusunan APBD 2027 berjalan berdasarkan standar harga dan kebutuhan program yang terukur.
Tidak hanya membahas pemutakhiran SHS, SBU, HSPK, dan ASB, peserta juga diperkenalkan dengan tools pendukung yang dikembangkan BPKAD bersama konsultan. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu OPD dalam mengolah data dan menyusun kebutuhan anggaran secara lebih sistematis.
Kepala BPKAD Halmahera Timur, Joko Lelono, mengatakan kualitas anggaran sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan dalam proses perencanaan.
Karena itu, ia meminta OPD teknis lebih aktif menyediakan data satuan harga berdasarkan kebutuhan aktual. Menurutnya, OPD teknis memiliki pemahaman paling dekat terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga data yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Data satuan harga seharusnya berasal dari OPD teknis, karena OPD teknis merupakan pelaksana kegiatan. Dengan demikian, data yang disusun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan,” kata Joko.
Ia menegaskan, pembaruan data harga bukan sekadar persoalan administratif. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting agar perencanaan anggaran dapat dilakukan secara rasional, transparan dan memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Halmahera Timur mengingatkan para peserta agar tidak menganggap sosialisasi tersebut hanya sebagai kegiatan formalitas.
Ia meminta seluruh PPK benar-benar memahami materi yang disampaikan dan menerapkannya ketika menyusun kebutuhan anggaran di masing-masing perangkat daerah.
“Seluruh peserta harus serius mengikuti kegiatan ini. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi harus dipahami dan diaplikasikan dalam penyusunan APBD Tahun 2027,” tegas Sekda.
Menurutnya, penggunaan standar harga dan analisis belanja yang tepat akan membantu pemerintah daerah menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih akurat. Dengan demikian, anggaran yang disusun tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan.
Sekda juga menekankan bahwa besarnya anggaran bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Yang lebih penting, setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kesamaan pemahaman antara BPKAD dan OPD teknis, lanjutnya, menjadi faktor penting dalam menghindari ketidaksesuaian data maupun kesalahan dalam penyusunan anggaran.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap proses penyusunan APBD 2027 dapat dilakukan lebih terukur, efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kegiatan yang mengusung tema “Standar Harga Tepat untuk Anggaran Akurat dan Berkualitas” itu kemudian dibuka secara resmi oleh Sekda Halmahera Timur setelah seluruh rangkaian sambutan selesai disampaikan.
Red Ichky
