Situasi di depan Kantor Bupati Halmahera Barat (Halbar) memanas setelah aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar oleh gabungan massa dari koalisi GMNI, GAMKI, dan Solidaritas Independen dan Pemerintah desa (Siltap), serta puluhan Aparatur Desa berakhir ricuh pada Senin (4/5/2026) siang.
Ketegangan mulai meningkat saat massa mencoba merangsek masuk melalui pintu utama kantor bupati. Aksi saling dorong antara demonstran dan petugas keamanan Pol PP tidak terhindarkan, menyebabkan kekacauan di area pintu masuk.
Aksi ekstrem ini merupakan puncak kemarahan aparatur desa yang dipicu oleh mandeknya pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) kepala desa serta tunjangan perangkat desa. Hingga saat ini, hak-hak keuangan mereka dilaporkan telah tertunggak selama lima bulan terakhir.
“Kami sudah bersabar, namun hingga bulan kelima, hak kami tak kunjung dibayarkan. Kami menuntut kejelasan dan realisasi pembayaran segera karena ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga para perangkat desa,” ujar salah satu perwakilan kepala desa
Koalisi yang menamakan diri sebagai barisan SILTAP (Solidaritas Independen dan Pemerintah Desa) ini menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran tersebut telah menghambat fungsi pelayanan di tingkat desa. Mereka mendesak Bupati Halmahera Barat untuk segera menemui massa dan memberikan solusi konkret atas tunggakan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi pemerintah desa halmahera barat menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) untuk memenuhi hak-hak mereka.
(Aldy Ngofangare)
JNewstv.com Berita Fakta & Realita