JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JAKARTA — Kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, melontarkan kritik keras terhadap kesiapan perusahaan listrik pelat merah tersebut dalam menghadapi potensi krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik dunia.
Dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Jumat (27/3/2026), Kasihhati menilai PLN belum menunjukkan kesiapan yang memadai, baik dari sisi manajemen maupun ketahanan finansial.
“PLN harus siap menghadapi dampak krisis energi global, termasuk akibat perang. Jangan sampai terjadi gangguan listrik dan masyarakat yang justru disalahkan,” tegasnya.
Kasihhati mengungkapkan, kondisi keuangan PLN menunjukkan tren yang patut diwaspadai. Total utang perusahaan pada 2024 tercatat mencapai Rp711,2 triliun, meningkat signifikan dari Rp655 triliun pada tahun sebelumnya.
Dalam waktu satu tahun, terjadi lonjakan utang sebesar Rp56,2 triliun.
Di sisi lain, laba bersih PLN justru mengalami penurunan dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi Rp17,7 triliun pada 2024.
“Ini sinyal serius. Sebagai perusahaan strategis negara, PLN harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kasihhati.
Tak hanya itu, Kasihhati juga menyinggung adanya indikasi awal ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dengan nilai sekitar Rp20,9 triliun pada 2026.
Meski masih bersifat indikatif, ia menegaskan pentingnya audit investigatif untuk memastikan kebenaran temuan tersebut.
“Jangan sampai ada ruang abu-abu dalam pengelolaan keuangan. Semua harus dibuka secara transparan,” katanya.
Lebih jauh, Kasihhati mendesak pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan PLN, khususnya Direktur Utama.
Ia secara tegas menyoroti posisi Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, yang dinilai perlu dievaluasi jika kinerja perusahaan tidak menunjukkan perbaikan.
“Kalau tidak becus, harus dievaluasi. Jangan masyarakat yang terus ditekan atau menjadi korban akibat kebijakan yang keliru,” ujarnya lantang.
Kasihhati juga menyinggung pernyataan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, dalam situasi sensitif seperti isu energi, pemerintah harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak menimbulkan keresahan publik.
“Komunikasi publik harus menenangkan, bukan justru menyudutkan masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut.
Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.
Sejumlah pengamat sebelumnya menilai sektor kelistrikan nasional tengah menghadapi tekanan besar, mulai dari kebutuhan investasi infrastruktur, transisi energi, hingga dampak dinamika geopolitik global.
Sementara itu, PLN menyatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
(Tim Redaksi)
