Home / Advetorial / Wabup Halteng Gaspol Program Daerah, Sekda Minta OPD Tuntaskan Isu Krusial Sejak Awal Tahun

Wabup Halteng Gaspol Program Daerah, Sekda Minta OPD Tuntaskan Isu Krusial Sejak Awal Tahun

HALTENG, JNewstv.com — Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus memacu ritme kerja birokrasi. Hal itu ditandai dengan rapat evaluasi dan percepatan pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Ruang Rapat Bupati Lantai II, Kantor Bupati Halmahera Tengah, Senin (26 Januari 2026). Rapat ini menyoroti capaian program sejak awal tahun sekaligus mengupas sejumlah isu strategis pembangunan daerah.

Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Jumadil menegaskan, forum tersebut difokuskan pada pembahasan poin-poin krusial, mulai dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Weda dan Weda Tengah hingga pengembangan kawasan peternakan di Kecamatan Weda Selatan. Seluruh agenda itu, kata dia, harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari percepatan realisasi program prioritas.

Rapat dipimpin langsung Wakil Bupati dan didampingi Sekretaris Daerah Bahri Sudirman, serta dihadiri staf ahli, para asisten, dan seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemkab Halmahera Tengah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan agar setiap program yang telah direncanakan benar-benar dieksekusi secara konsisten guna menghindari persoalan di kemudian hari. “Untuk kawasan perikanan, kita tetap bisa mencari solusi alternatif yang tidak menabrak aturan,” tegasnya.

Selain itu, rapat juga membahas pendampingan desa dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dijelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memberikan penjelasan teknis kepada desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades agar tahapan berjalan sesuai regulasi.

Terkait pemekaran desa, Kepala Dinas PMD Halteng, Mustami Jamal, memaparkan bahwa tim verifikasi daerah pada prinsipnya telah memberikan persetujuan. Namun demikian, masih ada sejumlah indikator yang perlu dibenahi, terutama terkait penegasan batas wilayah desa, sebelum memasuki tahapan verifikasi pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati meminta Dinas PMD lebih proaktif agar proses pemekaran desa dapat segera diakomodasi. Ia mendorong dilakukannya rapat khusus guna mematangkan seluruh dokumen, sehingga tidak ada kendala saat pengajuan di tingkat pusat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga menginstruksikan Dinas PUPR untuk segera menindaklanjuti persoalan PL dan melaporkannya ke Inspektorat. Untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP), disampaikan bahwa sebagian OPD telah menginput perencanaan ke dalam sistem. OPD lainnya diminta segera menyusul, baik untuk kegiatan fisik maupun nonfisik, mengingat tahapan lelang membutuhkan waktu dan ketelitian.

Wakil Bupati turut mengarahkan agar sebelum Musrenbang tingkat kecamatan digelar, dilakukan terlebih dahulu rapat persiapan internal guna memastikan seluruh bahan dan data telah siap.

Menutup rapat, ia mengingatkan agar beban kerja tidak hanya ditumpukan pada satu orang staf, melainkan dibagi dalam tim kerja agar penyelesaian tugas bisa lebih cepat dan optimal.

Di luar itu, pembahasan juga mencakup rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), belanja modal, pengadaan lahan yang diminta segera dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perkim, serta penyelesaian jalan umum dan jalan tani yang dinilai sangat vital bagi masyarakat dan petani.

Sekretaris Daerah menambahkan, khusus untuk jalan tani, diperlukan koordinasi lintas sektor, termasuk Bagian Pemerintahan, Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengingat masih adanya persoalan hukum serta klaim lahan masyarakat yang harus disikapi secara hati-hati.

Program SPBG Makanan Bergizi (MBG) di Halmahera Tengah yang menyasar wilayah 3T juga menjadi perhatian. Daerah ini tercatat memperoleh 10 titik dapur MBG yang telah lolos verifikasi pusat. Satu titik telah mencapai progres 100 persen, sementara lainnya berada pada kisaran 50–80 persen. Untuk wilayah Pulau Yoi, seluruh persiapan dinyatakan rampung dan siap dinilai oleh tim teknis.

Selain itu, Sekretariat DPRD diminta segera menyiapkan laporan APBD untuk disampaikan ke DPRD, termasuk pembahasan terkait Monitoring Center for Prevention (MCP). Sekda juga berharap seluruh dokumen melalui aplikasi Srikandi segera diajukan untuk ditindaklanjuti dan mendapatkan persetujuan sebelum diunggah oleh admin.

Ilham Husen

About jnews

Check Also

Wakapolda Malut Hadiri Pembukaan Lomba Menembak, Dorong Lahirnya Atlet Berprestasi

JNewstv.com Sofifi—– Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Slamet Hariyadi, S.I.K., M.H., M.M. menghadiri pembukaan lomba …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*

HUT Bhayangkara-74 Kompi 1 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Malut

Ucapan HUT BHAYANGKARA 74 Dari FPII