JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
Haltim, JNewstv.com — Ketegangan antara warga dan pihak PT Alam Raya Abadi (ARA) kembali memuncak. Persoalan kompensasi lahan yang tak kunjung dituntaskan memicu adu argumen keras hingga nyaris berujung baku jotos, Selasa (17/2/2026).
Insiden memanas itu melibatkan kuasa hukum PT ARA, Ikmal, dan seorang pemuda setempat, Arman, yang bertindak sebagai koordinator lapangan warga. Berdasarkan pantauan langsung dan rekaman video yang beredar di masyarakat, suasana berubah tegang saat emosi kuasa hukum perusahaan terlihat memuncak dan diarahkan kepada Arman.
Arman memilih menahan diri. “Kenapa harus marah ke saya? Saya ini cuma menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya tahan diri justru karena lihat dia sudah emosi,” ujar Arman di lokasi.
Ia menegaskan, sikapnya menahan diri bukan karena takut, melainkan untuk mencegah bentrokan fisik yang bisa memperkeruh keadaan. Namun kemarahan yang dipertontonkan justru dinilai warga sebagai bentuk arogansi di tengah kekecewaan yang telah lama dipendam.
Dituding Pembohong dan Ingkar Janji. Akar persoalan tak lain adalah janji kompensasi lahan yang hingga kini belum direalisasikan. Warga menilai PT ARA hanya mengumbar janji tanpa bukti konkret.
Beberapa kali pertemuan telah dilakukan. Bahkan dalam satu forum sebelumnya, disepakati tenggat waktu tiga hari untuk memberikan kepastian. Namun hingga batas waktu berlalu, tak ada realisasi maupun jawaban resmi.
“Kami sudah kasih ruang dan waktu. Satu sampai dua minggu lalu sudah rapat. Bahkan sudah disepakati tiga hari. Kalau itu tidak diindahkan, jalan tetap kami boikot,” tegas Kadim, salah satu warga terdampak.
Bagi masyarakat, sikap perusahaan yang kembali menawarkan pertemuan tanpa kejelasan dinilai sebagai pola lama: aksi tipu-tipu, pembohongan publik, dan ingkar janji yang terus berulang.
Ironisnya, dalam pertemuan terbaru, pihak manajemen PT ARA tidak hadir langsung. Perusahaan hanya mengutus kuasa hukum. Hal ini memicu kemarahan warga yang menilai manajemen sengaja menghindari tanggung jawab moral dan hukum.Operasi Dipaksakan, IPPKH Dipertanyakan
Di tengah polemik kompensasi, muncul sorotan lain yang tak kalah serius: kejelasan perizinan. Warga mempertanyakan status IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) yang hingga kini belum transparan ke publik.
Meski izin dinilai belum jelas, aktivitas perusahaan disebut tetap berjalan. Kondisi ini memantik kemarahan warga yang merasa hak atas tanah mereka belum diselesaikan, namun operasional terus dipaksakan.
“Bagaimana bisa perusahaan jalan terus, sementara hak masyarakat belum dibayar dan izin saja belum jelas?” keluh salah satu warga di lokasi.
Jalan Dibuka, Lalu Dipalang Kembali
Setelah perdebatan alot, pihak PT ARA sempat meminta kelonggaran agar lima unit kendaraan double cabin (LV) milik perusahaan bisa melintas. Warga sempat mengabulkan sebagai bentuk itikad baik.
Namun tak lama berselang, akses kembali dipalang.
Warga menilai pembukaan jalan tanpa jaminan hanya akan berujung pada janji kosong. Bahkan dua unit kendaraan LV sempat ditahan sementara sebagai bentuk tekanan agar perusahaan menunjukkan keseriusan menyelesaikan kewajiban.
Masyarakat mendesak agar pertemuan resmi digelar dengan melibatkan aparat kepolisian dan pemerintah kecamatan, yang direncanakan berlangsung di Polsek atau Kantor Camat setempat, guna mencari kepastian hukum dan menghindari konflik berulang.
Polisi Turun Tangan, Situasi yang nyaris tak terkendali akhirnya berhasil diredam setelah aparat Polsek setempat turun tangan. Warga dan pihak perusahaan dipisahkan guna mencegah bentrokan fisik.
Hingga berita ini diterbitkan, PT ARA belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan ingkar janji dan polemik izin tersebut.
Masyarakat menegaskan, selama kompensasi lahan belum direalisasikan dan kejelasan izin belum dibuka secara transparan, aksi boikot dan pemalangan jalan akan terus dilakukan.
“Kalau konflik ini terus membesar, itu tanggung jawab perusahaan. Kami hanya menuntut hak,” tegas warga.
Ketegangan di lapangan menjadi alarm serius: ketika janji tak ditepati dan komunikasi tersumbat, bara konflik tinggal menunggu waktu untuk menyala lebih besar.
Jurnalis: Moh. Riski
