Home / Hiburan / Komunitas / Gerakan Pemuda Marhaenis Tolak Omnibus Law

Gerakan Pemuda Marhaenis Tolak Omnibus Law

JNewstv.com | Ternate.
Gerakan Pemuda Marhaenis Provinsi Maluku Utara (GPM MALUT) menolak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dari pemerintah yang diserahkan ke DPR.Hal ini dikatakan oleh Sekretaris GPM Malut, Yuslan Gani kepada Jnewstv.com di sekretariat GPM di kelurhan Kalumata, Kecamatan Ternate selatan, Kota Ternate. (18/03/20)

Sekretaris GPM Malut mengatakan bahwa pihaknya tidak sepakat atas dtaft yang di rekomendasikan ke DPR dan ada 5 alasan yang kemudian menjadi bentuk penolakan dari GPM Malut. ” Undang-undang yang mengatur bisnis harus pula mengandung unsur perlindungan, draf ini kebalikannya, bicara investasi, tapi malah mereduksi kesejahteraan, bukan perlindungan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa yang disoroti adalah hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten/kota. Berdasarkan RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja) yang diterima pasal 88C ayat (2) hanya mengatur Upah Minimum Provinsi (UMP).

” Sedangkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, penetapan upah dilakukan di provinsi serta Kabupaten/Kota.Di dalam omnibus law memang masih ada upah minimum melalui UMP namun tetap akan merugikan masyarakat kecil seperti buruh “,jelas Yuslan.

Yuslan menerangkan bahwa selain itu masalah aturan pesangon yang kualitasnya dianggap menurun dan tanpa kepastian. Nilai pesangon bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) turun karena pemerintah menganggap aturan yang lama tidak implementatif. Sebelumnya aturan mengenai pesangon ada di UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

” Hal ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas. Sebelumnya, dalam aturan UU tentang Ketenagakerjaan penggunaan outsourcing dibatasi dan hanya untuk tenaga kerja di luar usaha pokok (core business),” terangnya.

Lanjut dia,sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan. Omnibus law menggunakan basis hukum administratif, sehingga para pengusaha atau pihak lain yang melanggar aturan hanya dikenakan sanksi berupa denda.

” Aturan mengenai jam kerja yang dianggap eksploitatif. Pada pasal 89 RUU Cipta Lapangan Kerja poin 22 berisi perubahan dari pasal 79 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isinya, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja. Waktu istirahat wajib diberikan paling sedikit selama 30 menit setelah bekerja selama 4 jam, dan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu,” demikian dikutip. Sedangkan, waktu kerja paling lama 8 jam perhari, dan 40 jam dalam satu minggu,” ucap Yuslan.

Tambahnya, omnibus law cipta lapangan kerja dianggap akan membuat karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. Kemudian, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) termasuk buruh kasar yang bebas, PHK yang dipermudah dan terakhir, hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan lainnya..

” Untuk itu GPM Malut mendesak kepada DPRD Provinsi Maluku Utara segera mengeluarkan Surat penolak RUU Omnibus law,” tutup Yuslan . (Faisal)

About Redaktur

Check Also

LSM Gele-gele Kecam Keras DPRD Halteng Soal Pinjaman 200 Miliar Ke Pihak Ketiga

JNewstv com | Halteng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gele-gele Kabupaten Halmahera Tengah mengecam keras terhadap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*