JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv | com, Ternate -Malut Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan kerjasama MoU dengan Universitas Khairun (Unkair) Ternate. Hal ini dikatakan Kepala Kanwil (Kakanwil) BPN Malut, Abdul Azis kepada media.(15/03/22)
Abdul Aziz mengatakan MoU dengan Unkhair ini merupakan dasar untuk di tindaklanjuti dengan kerjasama -kerjasama teknis, seperti di BPN Malut ada beberapa kegiatan Program Strategis Nasional (PSN) yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap( PTSL),Redist, Reforma Agraria lintas sektoral dan pemetaan desa,serta lain sebagainya.
” Sedangkan untuk Civitas Unkair sendiri ada kegiatan magang dan kampus Merdeka, sehingga untuk mensinergitas tupoksi BPN sehingga dapat teraselarasi maka itulah kita perlu MoU,” ungkap Kakanwil BPN Malut.
Kakanwil Abdul Azis menjelaskan tujuan MoU dengan Unkhair ini untuk melakukan kerjasama yang sinergis antara BPN dan Kampus untuk mendukung penyelenggaran kegiatan pertanahan di wilayah provinsi Maluku Utara yang selama ini bila di banding dengan provinsi lain,relatif ketinggalan.
” Minimal tahun 2025 nanti seluruh bidang tanah di Provinsi Maluku Utara terpetakan dan syukur -syukur bisa di indentifikasikan serta disertipikatkan. Dan ini kalo tidak di kerjasamakan dengan NGO (Non-Governmental Organization) atau Organisasi Non Pemerintah atau maka kegiatan tersebut akan menjadi lama atau berlarut -larut ,karena sumber daya dan infrastruktur di daerah Malut ini sangat terbatas ditambah dengan medan yang cukup menantang,selain itu tingkat kesadaran masyarakat untuk menguasai dan memelihara juga melegalisasi asetnya masih perlu di edukasi atau di berikan pembelajaran,”ujarnya
Kakanwil BPN Malut menerangkan dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan di bidang pertanahan, apalagi di kampus ada mahasiswa yang magang sekaligus kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama enam bulan yang membutuhkan relatif waktu yang lama.
” Untuk itu kalau kita berdayakan dan kerjasamakan,baik itu oleh pemerintah daerah (Pemda) atau BPN untuk melakukan inventarisasi, identifikasi maupun yang punya keahlian pemetaan dengan menggunakan drone sehingga dapat kita petakan semuanya,” akunya
Lanjut Abdul Azis, manfaat tersebut bukan hanya untuk BPN saja namun juga untuk Civitas akademik serta pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota karena akan diketahui sumber – sumber pendapatan daerah dari bidang pertanahan, khususnya di bidak pajak PBB. Dan ini yang perlu di akselerasikan.
” Selain itu lingkup yang akan di laksanakan BPN diantaranya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan, penelitian dan pengkajian bersama-di bidang pertanahan tentang kasus tanah adat dan lainnya yang harus diuraikan dari sisi hukumnya yang nantinya di teliti dari Unkhair sedangkan BPN sebagai pelaksananya” ujarnya
Tambah dia, Pemberdayaan mahasiswa atau alumni melalui pemagangan dan tidak di pungkiri ada alumni Unkhair yang menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai honorer bahkan juga ada sebagian yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
” Penataan Aset ini juga pihak kampus dalam hal ini dapat menatakan aset miliknya sendiri yang selama ini pihak kampus punya tanah dan hanya menempati saja namun tidak tahu dokumen yuridisnya.Dan ini merupakan himbauan Presiden Jokowi yang mengatakan jika melakukan kegiatan pembangunan dan sebagainya harus di tanah sendiri yang artinya tanah sendiri itu harus di buktikan dengan legalisasi sertipikat,” imbuhnya
Kakanwil Abdul Azis berharap dalam kerjasama ini BPN dan Ukhair bersama-sama melakukan penyuluhan, indentifikasi bidang, investasi pemilik pemetaan bidang serta bersinergi dengan pemerintah kabupaten/Kota.
” Kegiatan pertanahan itu bukan hanya tugas BPN saja melainkan BPN sebagai regencytor (perwalian) yang mana pihaknya hanya mengelola dan menata aset – aset milik masyarakat maupun pemerintah daerah.Dan dengan kerjasama dengan Unkhair ini akan teraselarasi sehingga mengirit biaya yang dipakai untuk tujuan dalam pelayanan pertanahan itu bisa segera terwujud,” tutupnya. (Red)
