JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Ternate – Skor Monitoring Centre for Prevention (MCP) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang rendah mendapat sorotan akademisi.
Hal ini dinilai sebagai bukti buruknya kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muammil Sun’an, menjelaskan bahwa MCP merupakan program kolaborasi yang bertujuan mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi.
“MCP bertujuan untuk menciptakan tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi,” ujar Muammil, Kamis (3/10/2024).
Menurut Muammil, rendahnya skor MCP Halsel menunjukkan kinerja pemerintahan daerah yang sangat buruk.
“Terutama dalam perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, dan sebagainya,” tegasnya.
Akademisi ini juga menyoroti lemahnya kontrol inspektorat terkait penggunaan anggaran daerah oleh tiap OPD.
“Ini menjadi salah satu penyebab nilai MCP sangat buruk,” imbuhnya.
Muammil menambahkan, kinerja Pemda Halsel masih lebih buruk jika dibandingkan dengan Pemda Taliabu atau Halmahera Barat.
“Rendahnya MCP pastinya berpengaruh pada pelayanan publik,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pjs Bupati Halsel, Kadri La Etje, mengungkapkan posisi MCP Halsel saat ini masih di angka 29% secara keseluruhan.
Yang terparah adalah Dinas Keuangan berada pada 11%, sedangkan bagian aset hanya 5%.
Kadri telah melakukan upaya peningkatan skor MCP dengan mengadakan edukasi intensif kepada seluruh OPD selama empat malam berturut-turut.
Ia berencana melakukan evaluasi kembali pada 9 Oktober mendatang.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan kunjungan ke Kabupaten Halmahera Selatan terkait rendahnya nilai MCP ini.
Penurunan nilai MCP yang signifikan, dari 71% menjadi 29%, menjadi alasan kuat bagi KPK untuk melakukan pemeriksaan.
MCP sendiri merupakan program yang dilakukan oleh KPK bersama Kemendagri dan BPKP setiap tahunnya untuk mendorong pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.
