JNewstv.com | Jawa Barat, Cirebon – Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Arif Nurudin menegaskan bahwa perbuatan Wiwit Kartika Sari, S.E., M.M, sudah memalukan nama baik Lembaga. Untuk itu, WKS diberhentikan dari Dosen Tetap UMC sesuai Surat Keputusan Pemberhentian NOMOR: 021/1.a/BPH-UMC/SK/II/2022. Dengan demikian, Wanita kelahiran Cirebon, 24 Februari 1990, NIDN (0424109002) …
Read More »Diduga Melakukan Tindakan Fraud Universitas Muhammadiyah Cirebon Berhentikan WKS Sebagai Dosen Tetap
JNewsTV | Cirebon – Belakangan ini kembali dihebohkan dengan adanya tindakan kecurangan (Fraud) yang dilakukan oleh salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon yang sempat merugikan banyak mahasiswa. berdasarkan informasi yang diterima Jurnalis JNewsTV pada minggu 06 Maret 20221, Dosen dengan inisial WKS yang merupakan salah satu dosen sekaligus Staff …
Read More »Gubernur Malut Tinjau Lingkungan Harita di Obi Halmahera Selatan
JNewsTV | Obi Halmahera Selatan – Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba (AGK) mengunjungi wilayah operasional HARITA Nickel di Pulau Obi, Halmahera Selatan pada Kamis (3/3/2022) kemarin. Kunjungan kerja ini dilakukan guna memastikan bahwa pengelolaan lingkungan yang dijalankan oleh HARITA telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Gubernur yang didampingi …
Read More »Presiden Said Iqbal Curigai Tunda Pemilu Usulan Tokoh Rendah Elektabilitas
JNewstv.com | JAKARTA Krisis legitimasi berdampak disintegrasi terkait penundaan Pemilu menjadi kekhawatiran pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta, Septa Dinata. Menyusul ancaman people power-nya Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. “Penundaan Pemilu hanya menguntungkan elite politik. Rakyat tak dapat apa-apa. Wacana ini …
Read More »Presiden Said Ingatkan Menaker Ida Jangan Akal-Akalan Revisi Permenaker 2/2022 Soal JHT
JNewstv.com | JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, & Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, diingatkan kalangan buruh agar segera merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait klaim JHT wajib 56 tahun. Menyusul Presiden Joko Widodo batal meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja …
Read More »Pemberlakuan BPJS Kesehatan Tidak Mengubah Skema Jual Beli Tanah
JNewstv com | Jakarta Penambahan syarat berupa Kartu BPJS Kesehatan pada proses jual beli tanah, efektif diberlakukan mulai 1 Maret 2022 mendatang. Berlakunya persyaratan tersebut tidak akan menyulitkan proses jual beli tanah. “Jadi hanya menambah satu persyaratan, tapi ke depannya akan kita siapkan beberapa …
Read More »Seluruh Kantor Pertanahan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Raih Penghargaan dari Ombudsman RI
JNewstv.com | Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). Penghargaan diserahkan oleh Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan kepada seluruh satuan kerja di …
Read More »Pengamat Rinaldi Apresiasi Satgas SWI Pelototi Investasi Bodong Ala Skema Ponzi
JNewstv.com | JAKARTA Pengamat kebijakan publik, Rinaldi Rais, mengapresiasi Satgas Waspada Investasi memelototi broker-broker dan robot-robot trading ilegal. Menyusul gebrakan Kementerian Perdagangan dikomandoi Ditjen PKTN & Bappebti menyegel kantor DNA Pro. “Praktek bisnis ilegal ala Ponzy wajib pemerintah hentikan demi menyelamatkan masyarakat konsumen,” ujar pengamat Rinaldi, Selasa (22/2). “Kondisi ekonomi …
Read More »Praktisi Hukum Arief Nilai Permenaker 2/2022 Cederai Kemanusiaan Pekerja
JNewstv.com | JAKARTA Praktisi hukum, Arief Sulistiyono SH MH, menilai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 terkait klaim Jaminan Hari Tua wajib Usia 56 tahun, mencederai rasa kemanusiaan para pekerja. “Ada apa pemerintah menahan-nahan tabungan pribadi pekerja, yang dibutuhkan saat kena pemutusan hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,” …
Read More »Suta Widhya: DPP-TEKAB Tidak Puas Hasil Pertemuan Dengan Pemprov DKI Jakarta
JNewstv.com | Jakarta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Team Khusus Anti Begal (TEKAB) tidak puas dengan hasil pertemuan perwakilan ojek online yang hanya diterima oleh perwakilan Biro Ekonomi di Gedung H lantai 12. “Rencana kami akan membawa massa ribuan Ojol ke Kementrian Perhubungan dan Pemprov DKI agar tindakan tegas diberikan kepada …
Read More »
JNewstv.com Berita Fakta & Realita