JNewstv.com | Ternate – Malut Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara (Malut ) melaksanakan kegiatan Rapat Monitoring, Evaluasi dan Akselarasi PTSL tahun 2022 Provinsi Maluku Utara dengan tema ” Maluku Utara Provinsi Lengkap 2024 & Siap Layanan Elektronik” yang di laksanakan di Hotel Bela Sahid,Ternate.( 24/02/2022) …
Read More »Presiden Said Ingatkan Menaker Ida Jangan Akal-Akalan Revisi Permenaker 2/2022 Soal JHT
JNewstv.com | JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, & Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, diingatkan kalangan buruh agar segera merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait klaim JHT wajib 56 tahun. Menyusul Presiden Joko Widodo batal meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja …
Read More »Pemberlakuan BPJS Kesehatan Tidak Mengubah Skema Jual Beli Tanah
JNewstv com | Jakarta Penambahan syarat berupa Kartu BPJS Kesehatan pada proses jual beli tanah, efektif diberlakukan mulai 1 Maret 2022 mendatang. Berlakunya persyaratan tersebut tidak akan menyulitkan proses jual beli tanah. “Jadi hanya menambah satu persyaratan, tapi ke depannya akan kita siapkan beberapa …
Read More »Seluruh Kantor Pertanahan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Raih Penghargaan dari Ombudsman RI
JNewstv.com | Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). Penghargaan diserahkan oleh Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan kepada seluruh satuan kerja di …
Read More »Pengamat Rinaldi Apresiasi Satgas SWI Pelototi Investasi Bodong Ala Skema Ponzi
JNewstv.com | JAKARTA Pengamat kebijakan publik, Rinaldi Rais, mengapresiasi Satgas Waspada Investasi memelototi broker-broker dan robot-robot trading ilegal. Menyusul gebrakan Kementerian Perdagangan dikomandoi Ditjen PKTN & Bappebti menyegel kantor DNA Pro. “Praktek bisnis ilegal ala Ponzy wajib pemerintah hentikan demi menyelamatkan masyarakat konsumen,” ujar pengamat Rinaldi, Selasa (22/2). “Kondisi ekonomi …
Read More »Praktisi Hukum Arief Nilai Permenaker 2/2022 Cederai Kemanusiaan Pekerja
JNewstv.com | JAKARTA Praktisi hukum, Arief Sulistiyono SH MH, menilai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 terkait klaim Jaminan Hari Tua wajib Usia 56 tahun, mencederai rasa kemanusiaan para pekerja. “Ada apa pemerintah menahan-nahan tabungan pribadi pekerja, yang dibutuhkan saat kena pemutusan hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,” …
Read More »Bang Ucu Prihatin Kondisi Anak-anak Tenabang Di Tengah Kue-Kue Pembangunan
JNewstv com |JAKARTA Muhamad Yusuf Muhi alias Bang Ucu menyambangi Kantor Hukum J.Umboro and Partners di lingkungan Hotel Nusantara, Jalan Raya KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. “Gue kangen Tenabang,” ujarnya sesaat diterima advokat Joko Umboro SH dan sejumlah rekannya, Rabu (16/2) …
Read More »Kakanwil Abdul Azis Buka Rakowal Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan
JNewstv com | Ternate-Malut Indonesia saat ini merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Selain sawit, komoditas pertanian yang mendapatkan tempat di pasar internasional, antara lain rempah-rempah seperti pala, kakao, karet dan lain -lain. Adapun komoditas lain yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan antara lain, kopi, cengkeh, teh, kemiri, …
Read More »Kementerian ATR/BPN Dorong Percepatan Penyusunan RDTR sebagai Upaya Permudah Proses Perizinan Berusaha
JNewstv.com | Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia. RDTR disusun sebagai salah satu upaya memudahkan proses perizinan usaha. Untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Jeneponto tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mallasoro …
Read More »Negara Sudah Akui Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
JNewstv com | Bandar Lampung Republik Indonesia sudah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat melalui Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 di dalam Pasal 18B ayat (1). “Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang (UU) khusus, contohnya …
Read More »
JNewstv.com Berita Fakta & Realita