Fraksi Golkar Desak Transparansi Anggaran dan Ketepatan Jadwal dalam Pembahasan APBD Papua Barat 2026

JNewstv.com | MANOKWARI, PAPUA BARAT – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menyoroti pentingnya disiplin jadwal serta transparansi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penekanan ini disampaikan guna memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta menjaga stabilitas fiskal daerah. Senin 14 Desember 2025.

Dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat terkait Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 yang digelar di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (15/12), Fraksi Golkar menggarisbawahi perlunya konsistensi terhadap tahapan pembahasan anggaran sesuai regulasi yang berlaku.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Philip Heinrich, menegaskan bahwa penataan jadwal yang disiplin sangat krusial untuk memperkuat fungsi pengawasan dewan serta menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan.

“Kami menekankan agar pembahasan RAPBD dilakukan secara terbuka dan berkualitas. Hal ini penting agar pendalaman materi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan optimal. Kami juga mendorong agar ke depannya, pembahasan RAPBD 2027 dapat diselesaikan paling lambat Oktober 2026,” ujar Philip.

Salah satu poin krusial yang menjadi catatan Fraksi Golkar adalah temuan selisih pembiayaan sekitar Rp315 miliar antara dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 dengan Nota Pengantar RAPBD 2026. Fraksi Golkar mendesak pemerintah provinsi untuk memberikan penjelasan transparan terkait perbedaan angka tersebut demi menjaga konsistensi perencanaan.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Papua Barat terhadap dana transfer pusat, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berkontribusi sekitar 14,64 persen. Sebagai solusi, Fraksi Golkar mendorong penguatan sektor-sektor produktif melalui program “Papua Barat Produktif” untuk memacu kemandirian daerah.

Ketimpangan distribusi belanja pegawai antar-OPD serta ketidakhadiran Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) juga menjadi catatan evaluasi serius dari fraksi.

Pada sektor kesehatan, Fraksi Golkar mengapresiasi langkah Pemprov Papua Barat dalam menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok. Namun, Philip mengingatkan bahwa implementasi regulasi ini memerlukan dukungan anggaran yang memadai serta pengawasan konsisten. Terkait program “Papua Barat Sehat”, fraksi menilai edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pembiayaan kesehatan masih perlu ditingkatkan, khususnya bagi layanan yang bersifat komplementer terhadap BPJS.

Di bidang pendidikan, meskipun mendapatkan alokasi anggaran terbesar, Fraksi Golkar mencatat bahwa porsinya belum memenuhi amanat mandatory spending sebesar 20 persen. Program “Papua Barat Cerdas” diharapkan dapat dieksekusi tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nyata.

Menutup pandangannya, Fraksi Golkar mengingatkan Pemerintah Daerah dan DPR Papua Barat untuk memastikan seluruh peraturan daerah (Perda) non-APBD yang menjadi landasan hukum program telah ditetapkan sebelum pengesahan APBD 2026.

“Keberhasilan pelaksanaan APBD sangat ditentukan oleh kepastian regulasi dan komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutup Philip.

Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendorong pembangunan daerah yang transparan, efektif, dan berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat Papua Barat. (*)

Embes Link Papua.id