JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | HALSEL,
Puluhan masyarakat beserta pemuda desa Siko, Kecamatan Kayoa,Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengamuk didepan kantor desa dan memboikot kantor desa dengan sejumlah papan dan kayu. Pasalnya kepala desa Siko ,Surti diduga tidak transparan terkait dana desa. Hal ini dikatakan oleh Rusdi selaku ketua pemuda dan juga sebagai koordinator aksi. (10/05)
Rusdi mengatakan bahwa masyarakat kesal atas ketidakhadiran kades bersama staf desa saat diundang untuk rapat bersama pemuda,untuk tentang dana desa yang sudah dua tahun terlebih khusus dana kepemudaan sampai masuk tahun 2020 ini tidak menerima anggaran sama sekali.
” Kami (red – pemuda)bersama masyarakat tidak tahan lagi atas perilaku kades,karena itu ingin menanyakan secara langsung dengan mengundang kades bersama stafnya untuk diadakan pertemuan namun setelah di undang,kades bersama staf nya tidak datang hingga membuat kami semua marah dan memboikot kantor desa dengan sejumlah kayu dan papan.” ungkapnya.
Salah satu pemuda desa Siko yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan bahwa selama ini kades sama sekali tidak menyalurkan pendanaan kepada pemuda. “Kami (pemuda) menduga kades telah memakai dana desa untuk keperluan pribadi dan selama menjabat sebagai kades sejak 2017 belum ada infrasutkur yang terrealisasi,” jelasnya.
Pemuda tersebut menerangkan bahwa sudah barang tentu hal ini tidak bisa diterima, mengingat desa Siko butuh pembaharuan dan sampai sekarang masih tetap begini begini saja.”Yang lebih miris ditengah wabah pandemi covid19 yang menerka ini seharusnya ada upaya yang dilakukan dari pihak desa untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam mengantisipasi wabah covid19 namun staf pemerintahan di desa Siko tidak memperdulikan hal itu,” terangnya.
Tambahnya, bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan dari pemerintah pusat ke setiap daerah. Desa siko pun menerima anggaran ini namun sangat di sesali, BLT yang seharusnya diterima 600 /KK ini tidak secara full di salurkan ke masyarakat. Faktanya masyarakat hanya menerima Rp.300.000-500.000 /KK saja.
” Atas ketidak jelasan ini masyarakat desa Siko mengecam keras pihak pemerintahan di desa Siko jika tidak ada penyelesaian, mereka tidak sungkan sungkan membuat aksi lanjutan yang lebih besar dan mendesak kades desa siko agar di copot dari jabatannya,” tutupnya.(Ardi/Faisal)
