JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | TERNATE, 17 Desember 2025 – Menjelang penutupan tahun 2025, Provinsi Maluku Utara menghadapi ujian berat akibat eskalasi bencana hidrometeorologi yang meluas dari Ternate hingga Halmahera. Rentetan kejadian dari banjir bandang mematikan di Kelurahan Rua hingga yang terbaru di Desa Asimiro, Halmahera Utara, menyingkap kerentanan wilayah kepulauan ini terhadap anomali iklim global dan degradasi lingkungan lokal.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa fenomena La Niña lemah diprediksi bertahan hingga awal 2026, yang berpotensi memperpanjang durasi musim hujan dan meningkatkan risiko bencana susulan di wilayah ini.
Kronologi Bencana, Dari Tragedi Rua hingga Asimiro, Tahun 2024-2025 mencatat sejarah kelam kebencanaan di “Bumi Moloku Kie Raha”. Ingatan publik masih segar pada tragedi banjir bandang (lahar dingin) di Kelurahan Rua, Ternate, pada Agustus 2024 yang menewaskan belasan warga. Peristiwa ini terjadi akibat curah hujan ekstrem yang memicu aliran debris melalui “Kali Mati” jalur purba aliran lahar Gunung Gamalama yang telah terokupasi permukiman.
Belum pulih sepenuhnya, siklus bencana berlanjut hingga akhir 2025. Pada Rabu, 10 Desember 2025, banjir bandang menerjang Desa Asimiro, Kecamatan Loloda Utara, Halmahera Utara. Hujan deras yang mengguyur sejak pagi menyebabkan sungai meluap dalam waktu singkat, merendam fasilitas vital termasuk sekolah (PAUD, SD, SMP) dan kantor desa setinggi 1,5 meter.
Di wilayah selatan, Kabupaten Halmahera Selatan mengalami banjir repetitif pada Juni dan Oktober 2025. Data BNPB mencatat dampak masif pada periode Juni saja: 4.418 rumah terendam dan 14.152 jiwa terdampak, memaksa ribuan warga mengungsi.
Dampak Ganda, Infrastruktur Hancur, Ekonomi Terguncang. Dampak bencana di Maluku Utara tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memukul sendi ekonomi masyarakat. Kombinasi cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan gelombang tinggi (2,5 – 4,0 meter) di perairan Halmahera pada Desember 2025 telah melumpuhkan jalur logistik laut.
Terputusnya pasokan dari luar daerah memicu inflasi pangan yang tajam di pasar-pasar lokal Ternate. Harga cabai rawit dilaporkan melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp75.000 per kilogram, sementara cabai merah keriting naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Situasi ini diperparah oleh gagal panen lokal akibat lahan pertanian yang terendam banjir.
Selain ekonomi, ancaman krisis kesehatan mengintai pascabencana. Dinas Kesehatan dan Pusat Krisis Kesehatan melaporkan peningkatan risiko penyakit menular seperti ISPA, penyakit kulit, dan diare di lokasi pengungsian yang memiliki sanitasi buruk.
Respons Pemerintah, Sabo Dam dan Tantangan Logistik. Sebagai respons strategis jangka panjang, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali sedimen atau Sabo Dam di Ternate. Hingga Oktober 2025, progres fisik proyek ini telah mencapai 60% dan ditargetkan rampung pada akhir tahun untuk menahan material vulkanik Gunung Gamalama.
“Pembangunan Sabo Dam ini krusial tidak hanya untuk menahan sedimen, tetapi juga sebagai upaya mengontrol kecepatan air agar tidak menghantam permukiman di hilir dengan daya rusak tinggi,” ujar M. Saleh Talib, Kepala BWS Maluku Utara.
Namun, penanganan darurat di wilayah terpencil menghadapi kendala geografis. Respons tim BWS ke lokasi banjir Desa Asimiro, misalnya, baru dapat dilakukan tiga hari setelah kejadian (13 Desember 2025) akibat cuaca laut yang buruk menghambat pelayaran. Di sisi lain, legislatif daerah menyoroti lambatnya penyerapan dana bencana (BTT) yang sering kali “parkir” di kas daerah akibat ketakutan administratif birokrasi.
Proyeksi 2026, Siaga Puncak Musim Hujan. Masyarakat Maluku Utara diimbau untuk tidak lengah. BMKG memprediksi puncak musim hujan akan bergeser ke Januari–Februari 2026, dipengaruhi oleh suhu muka laut yang hangat di perairan Indonesia Timur. Wilayah Halmahera bagian timur dan utara diprediksi akan mengalami curah hujan di atas normal.
Pemerintah Daerah saat ini tengah merampungkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) 2025–2029 untuk membangun sistem mitigasi yang lebih adaptif, tidak hanya responsif saat bencana terjadi. Kolaborasi antara data sains, kearifan lokal dalam membaca tanda alam, dan ketegasan tata ruang menjadi kunci keselamatan warga Maluku Utara di masa depan. (*)
