Tag Archives: Junaedi Abusama

JNewstv, LABUHA – Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan M. Junaedi Abusama menyentil politisi PKS Iwan Nan yang dinilai mencampuradukkan antara jasa pelayanan (jaspel) dengan Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP). Junaedi menilai pernyataan Fraksi PKS justru menyesatkan publik dan melemahkan perjuangan tenaga kesehatan. Polemik ini kian hangat di gedung DPRD …

JNewstv, LABUHA – Anggota DPRD Halsel Muhammad Junaedi Abusama (PKB) mempertahankan sikapnya terkait nunggak jaspel RSUD Labuha setelah dibantah rekan sesama Komisi I, Iwan Nan (PKS). Melalui pesan singkat, Junaedi menegaskan jaspel dan insentif merupakan dua hal yang berbeda berdasarkan Permenkes. “Jaspel dan insentif dua hal yang berbeda, ada Permenkes …

JNewstv, Labuha – Fakta mengejutkan terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Halmahera Selatan. Komisi I mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) pelantikan empat kepala desa dari Bupati, meski pelantikan sudah dilaksanakan sejak 25 Agustus 2025. “Sampai sekarang kami dari Komisi I juga belum mendapatkan SK empat kepala desa itu. …

JNewstv, Labuha – Sikap tegas muncul dari internal DPRD Halmahera Selatan. Anggota Fraksi PKB, Junaedi Abusama, secara terbuka menyatakan jika Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba terbukti keliru dalam pelantikan empat kepala desa, maka harus ditindak sesuai hukum. “Prinsipnya begini, kami di DPRD dan Pemda itu satu, menjalankan perintah UU. Jadi …

JNewstv, Labuha – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) mendesak DPRD menggunakan hak angket dalam kasus pelantikan empat kepala desa. dalam RDP Senin (22/9/2025). Organisasi ini bahkan menuduh adanya “dagang politik” antara DPRD dan Bupati jika tidak ada tindakan tegas. Ketua BARAH, Adi Ngelo, menyatakan tidak ada lagi toleransi terhadap perilaku …

JNewstv, Labuha – Dewan Penasehat PHAI, Maulana MPM Djamal Syah, mempertanyakan rasa malu DPRD Halmahera Selatan jika kasus pelantikan empat kepala desa bermasalah dilaporkan langsung ke Inspektorat Jenderal Kemendagri tanpa melalui fungsi kontrol legislatif daerah. “Apakah teman-teman DPRD ini tidak malu? Kalau kita langsung ke Kemendagri lantas dikeluarkan sanksi, itu …