JNewstv.Com | Palembang Mengurus sertipikat tanah ternyata tidak sesulit dan semahal perkiraan masyarakat. Tanpa bantuan calo, masyarakat bisa datang langsung ke Kantor Pertanahan untuk mengurus sendiri berkas tanahnya dengan biaya resmi yang jauh lebih murah dan proses yang semakin mudah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong …
Read More »Lantik 804 Pejabat, Menteri Nusron: Pelantikan Berkala Cerminkan Organisasi yang Sehat
JNewstv.Com | Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 804 pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Rabu (08/10/2025). Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyebut pelantikan yang dilakukan secara berkala menandakan roda organisasi Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. “Pelantikan menandakan roda organisasi berjalan dengan baik. _Tour …
Read More »Penyalahgunaan Kewenangan oleh Bupati Halsel, Berujung Pemberhentian Tetap sebagai Kepala Daerah
Oleh: Muhammad Paldi, SH. Advokat kantor hukum Maulana Patra Law Firm Pelantikan empat kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan pada 25 Agustus 2025 kemarin telah menjadi sorotan tajam. Empat nama—Umara La Suma (Kepala Desa Gandasuli), Amrul MS (Kepala Desa Gorogoro), Arti Lanyong (Kepala Desa Lelengusu), dan Melkias (Kepala Desa Kuo)—dilantik …
Read More »Advokat: Sikap Politisi PKS Iwan Nan Lemahkan Fungsi Pengawasan DPRD
JNewstv, LABUHA – Advokat Muhammad Paldi dari kantor hukum Maulana Patra Law Firm menyoroti sikap kontroversial politisi PKS Iwan Nan yang dinilai melemahkan fungsi pengawasan DPRD Halmahera Selatan. Sebagai kader partai penguasa yang membela manajemen RSUD Labuha, Iwan dianggap bertindak sebagai “pahlawan kesiangan” yang baru angkat bicara dua hari setelah …
Read More »Praktisi Hukum Desak RSUD Labuha Buka Data Jaspel
JNewstv, Labuha – Advokat Muhammad Paldi dari kantor hukum Maulana Patra Law Firm mendesak RSUD Labuha segera membuka data pengelolaan jasa pelayanan (jaspel) tenaga kesehatan. Menurut perspektif hukum, transparansi jaspel merupakan kewajiban mutlak berdasarkan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bukan kebijakan opsional manajemen rumah sakit. Desakan ini muncul di …
Read More »Junaedi Sentil Politisi PKS: Jaspel Bukan TTP, Jangan Menyesatkan Publik
JNewstv, LABUHA – Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan M. Junaedi Abusama menyentil politisi PKS Iwan Nan yang dinilai mencampuradukkan antara jasa pelayanan (jaspel) dengan Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP). Junaedi menilai pernyataan Fraksi PKS justru menyesatkan publik dan melemahkan perjuangan tenaga kesehatan. Polemik ini kian hangat di gedung DPRD …
Read More »Fraksi PKS Bela RSUD Labuha, Bantah Temuan Junaedi Abusama
JNewstv, LABUHA – Anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan dari PKS Iwan Nan tiba-tiba membantah temuan rekannya Muhammad Junaedi Abusama (PKB) soal nunggak jaspel tenaga kesehatan RSUD Labuha selama 15 tahun. Bantahan mengejutkan ini muncul setelah Junaedi mengungkap skandal pembayaran yang berlarut sejak 2010. Iwan Nan, yang merupakan kader Partai …
Read More »Junaedi Abusama Tegaskan Jaspel dan Insentif Berbeda, Sindir Iwan Nan
JNewstv, LABUHA – Anggota DPRD Halsel Muhammad Junaedi Abusama (PKB) mempertahankan sikapnya terkait nunggak jaspel RSUD Labuha setelah dibantah rekan sesama Komisi I, Iwan Nan (PKS). Melalui pesan singkat, Junaedi menegaskan jaspel dan insentif merupakan dua hal yang berbeda berdasarkan Permenkes. “Jaspel dan insentif dua hal yang berbeda, ada Permenkes …
Read More »Adu Kuat Argumen Hukum Pelantikan Kades di Halmahera Selatan
JNewstv – Polemik pelantikan empat Kepala Desa di Halmahera Selatan oleh Bupati Bassam Kasuba, yang sebelumnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, melahirkan beragam pemikiran di kalangan praktisi hukum. Dua kubu argumen hukum kini memantik perhatian publik. satu pihak membela langkah Bupati sebagai diskresi yang sah, sementara pihak …
Read More »Tidak Puas soal Diskresi Bupati, Sejumlah Elemen Gerakan Kepung DPRD Halsel
JNewstv, Labuha – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) dan Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) menggelar aksi kepung Kantor DPRD Halmahera Selatan, Kamis (25/9/2025). Mereka mendesak pemakzulan atau pemberhentian Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba karena dinilai menabrak putusan PTUN. Ketua Koordinator Aksi, Haramain Rusli, menegaskan tindakan Bupati melantik empat kepala desa yang …
Read More »
JNewstv.com Berita Fakta & Realita