Jnewstv.com | Ternate Pembangunan gedung auditorium kampus UMMU Ternate tidak mengikuti peraturan yang di wajibkan dari Pemda Kota Ternate yaitu Perda no 28 tahun 2002 pasal 7 dan pasal 8 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)serta Perda no 8 tahun 2010.Pasalnya berdasarkan pantauan Jnewstv.com gedung auditorium yang sedang di bangun di …
Read More »Bangunan Rumdis Guru SDN 2 Wairoro Di Segel Suplayer
JNewstv.com |Halteng Bangunan rumah dinas (rumdis)tipe 36 untuk guru SD Negeri 2 Wairoro tahun anggaran 2019 yang di kerjakan Muhammad Nur kontraktor bangunan tersebut di palang oleh pihak penyuplai bahan material atas nama, Mustakdir Gani, idna lastori, supandi dan karim karena di anggap telah di bohongi pihak kontraktor dalam hal …
Read More »Ada Apa Proyek RIS Desa Lelilef Woebulen Di Addendum
JNewstv com | Halteng. Proyek Pembangunan Rumah Instan Sederhana (RIS ) tipe 25 dan 36 diDesa Lelilef Woebulen,Kecamatan Weda Tengah kilo meter 2 yang di kerjakan oleh PT Kurnia Karya Sukses (KKS) dengan menelan anggaran tahun 2018-2019 senilai Rp 11 miliar 190 juta dari APBD – P Pemda Halmahera Tengah …
Read More »Sudirman Samadan Nilai Proyek Multi Years Jalan Hotmix Janggal Dan Jalan Di Tempat
JNewstv.com | Halteng Sudirman Samadan ,anggota komisi III DPRD Halteng menilai dalam proyek jalan hotmix yang di kerjakan kontraktor ada kejanggalan dan dianggap jalan di tempat.Pasalnya anggaran untuk pembangunan proyek yang digulirkan pada tahun 2019 sampai saat ini masih 10% (persen) untuk jalan hotmix dari desa Sakam menuju Tepeleo dan …
Read More »Pemkab Halteng Diminta Tertibkan Harga BBM Premium Di Pengecer
JNewstv.com | Halteng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) diminta untuk menertibkan harga BBM premium yang disubsidi. Pasalnya warga yang membeli BBM bersubsidi dihargai dengan harga industri. Hal ini dikatakan oleh Devisi Perdagangan dan UKM JPKP Halteng, Karel Wararag kepada JNewstv.com di warung kopi desa Fidi Jaya Kecamatan Weda (01/02/2020) …
Read More »Kartu Prakerja Tunggu Perpres
JNewstv.com | Jakarta. Rencana akan direalisasikan Kartu Prakerja yang di gadang -gadangkan akan membantu warga yang belum mendapatkan pekerjaan dan akan di siapkan Pemerintahan Jokowi namun terganjal dengan belum adanya Peraturan Presiden (Perpres) dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melaksanakan Kartu Prakerja tersebut.Hal ini dikatakan oleh Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan, Satrio …
Read More »Pabrik Baja Lokal Ambruk Akibat Kebijakan Pemerintah Impor Besi Baja
JNewstv.com | Jakarta – Ekonom ,Faisal Basri menilai kebijakan pemerintah untuk memudahkan mengimpor besi baja di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur membuat pabrik baja lokal ambruk. Pasalnya tercatat tujuh (7) pabrik baja lokal stop produksi sebagai satu penyebab defisit perdagangan nasional sebesar USD 3,20 miliar setara Rp 44,8 trilyun sepanjang 2019.(29/01/2020) …
Read More »Dirjen PKTN Kemendag Tolak Isu SNI Sebagai Kendala Usaha Domestik
JNewstv.com | Jakarta. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono menolak isu yang menyebutkan standar nasional Indonesia (SNI) sebagai kendala mengembangkan usaha domestik karena berbelit dan mahal. Hal ini diungkapkannya saat ditemui awak media di Jakarta. Veri mengatakan justru sebaliknya SNI itu melindungi UMKM dari serbuan …
Read More »Pusbarindo Desak Cabut Permentan No. 39 Dan 46
JNewstv.com | Jakarta. Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) mendesak Pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 39 dan 46 tahun 2019 terkait wajib tanam yang dirasakan merugikan mereka. Hal ini diungkapkan oleh ketua Asosiasi Hortikultura Nasional, Muslim Arbi kepada awak media. Muslim Arbi mengatakan bahwa …
Read More »Protes Keras Presiden KSPI Tentang Upah Pekerja Dihitung Per Jam
JNewstv.com|Jakarta Rencana Sistem upah pekerja dihitung per jam yang akan di masukan ke dalam revisi Undang – Undang Ketenagakerjaan oleh Menaker,Ida Fauziyah mendapar protes keras oleh Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).Hal tersebut di sebabkan karena revisi UU Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law yang akan membuat sistem upah …
Read More »
JNewstv.com Berita Fakta & Realita