Politik

JNewstv – Polemik pelantikan empat Kepala Desa di Halmahera Selatan oleh Bupati Bassam Kasuba, yang sebelumnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, melahirkan beragam pemikiran di kalangan praktisi hukum. Dua kubu argumen hukum kini memantik perhatian publik. satu pihak membela langkah Bupati sebagai diskresi yang sah, sementara pihak …

JNewstv, Labuha – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) dan Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) menggelar aksi kepung Kantor DPRD Halmahera Selatan, Kamis (25/9/2025). Mereka mendesak pemakzulan atau pemberhentian Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba karena dinilai menabrak putusan PTUN. Ketua Koordinator Aksi, Haramain Rusli, menegaskan tindakan Bupati melantik empat kepala desa yang …

JNewstv, Labuha – Polemik pelantikan empat kepala desa di Halmahera Selatan telah menciptakan ketidakstabilan politik dan hukum yang melibatkan berbagai pihak. Namun berdasarkan analisis kronologi dan fakta hukum, tanggung jawab terbesar berada di pundak Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan. Bupati Bassam Kasuba adalah …

  JNewstv, Labuha – Polemik pelantikan empat kepala desa yang dinilai melanggar hukum di Halmahera Selatan tidak boleh dianggap remeh. Menurut pengamat hukum ada dua solusi administratif yang dapat diambil untuk memperbaiki kekisruhan ini. Pertama, melalui tindakan Bupati itu sendiri. Menurut asas contrarius actus, pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan berwenang …

JNewstv, Labuha – Keputusan Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, untuk kembali melantik empat kepala desa yang SK-nya telah dibatalkan PTUN Ambon menuai sorotan tajam dari kalangan advokat dan praktisi hukum. Langkah Bupati dianggap cacat hukum karena tidak ada kekosongan hukum yang dapat menjadi alasan untuk mengambil diskresi. Advokat kawakan Malut, …

JNewstv – Istilah diskresi mendadak menjadi sorotan dalam polemik pelantikan empat kepala desa di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba diduga menggunakan diskresi sebagai landasan hukum untuk kembali melantik para kepala desa yang sebelumnya SK-nya telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Namun, para ahli …

JNewstv, Labuha – Fakta mengejutkan terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Halmahera Selatan. Komisi I mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) pelantikan empat kepala desa dari Bupati, meski pelantikan sudah dilaksanakan sejak 25 Agustus 2025. “Sampai sekarang kami dari Komisi I juga belum mendapatkan SK empat kepala desa itu. …

JNewstv, Labuha – Sikap tegas muncul dari internal DPRD Halmahera Selatan. Anggota Fraksi PKB, Junaedi Abusama, secara terbuka menyatakan jika Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba terbukti keliru dalam pelantikan empat kepala desa, maka harus ditindak sesuai hukum. “Prinsipnya begini, kami di DPRD dan Pemda itu satu, menjalankan perintah UU. Jadi …

JNewstv, Labuha – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) mendesak DPRD menggunakan hak angket dalam kasus pelantikan empat kepala desa. dalam RDP Senin (22/9/2025). Organisasi ini bahkan menuduh adanya “dagang politik” antara DPRD dan Bupati jika tidak ada tindakan tegas. Ketua BARAH, Adi Ngelo, menyatakan tidak ada lagi toleransi terhadap perilaku …

Opini |Bayang-bayang Pelantikan Kades Bermasalah  Ketika Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba terpojok oleh gelombang protes dan tuntutan hukum akibat pelantikan empat kepala desa yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, sorotan justru mengarah pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan lima kursi dan memegang kendali kursi Ketua …